Network
PR DEPOK - Satgas Penanganan Covid-19 menyebut skema vaksin Covid-19 yang disediakan secara gratis menjadi strategi untuk mendorong kesukarelaan masyarakat dalam menjalani vaksinasi.
Pemerintah menargetkan 70 persen penduduk atau sekitar 182 juta jiwa dapat diimunisasi agar herd immunity atau kekebalan komunitas dapat tercapai.
"Diharapkan dengan semakin mudahnya akses vaksin yang dapat diperoleh masyarakat, kekebalan imunitas dapat dicapai dengan lebih cepat," tutur Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi Satgas Covid-19.
Baca Juga: Ketentuan Prokes bagi Pelaku Perjalanan di Jawa dan Bali, Wajib Swab Antigen hingga Masker 3 Lapis
Wiku mengatakan, program vaksinasi gratis merupakan komitmen pemerintah untuk membuka akses vaksin seluas-luasnya bagi masyarakat.
Sejalan dengan persiapan program vaksinasi gratis, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang merampungkan tugas masing-masing untuk mengkaji efektivitas, keamanan, efikasi, serta kehalalan vaksin Covid-19.
Wiku menyebutkan, pemerintah akan menjamin vaksin yang nantinya didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat adalah vaksin Covid-19 yang aman.
Baca Juga: Muncul Kabar WHO Klaim Efektivitas Vaksin Sinovac Rendah, BPOM: Tak Ada Dokumen dan Informasi Resmi
Keamanan tersebut dibuktikan dengan otorisasi penggunaan darurat (EUA) dari BPOM, serta sertifikasi halal yang dibuktikan dengan sertifikat MUI.
"Saat ini baik BPOM dan MUI masing-masing menjalankan tugasnya. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan BPOM dan MUI," ujar Wiku.
Namun, di luar program vaksinasi yang memang terus dimatangkan pemerintah, Wiku tetap mengimbau masyarakat tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 3M.
Baca Juga: Kerap Dicap Kadrun dan Cebong karena Lontarkan Kritik, dr Tirta: Bukan Berarti Ada Pilihan Politik
Menurutnya, protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19, bahkan apabila vaksinasi sudah berjalan nanti.
“Terutama selama periode libur akhir tahun nanti. Pemerintah, sedang mematangkan aturan baru mengenai syarat bagi pelaku perjalanan untuk mencegah penularan di daerah. Saya minta masyarakat tetap patuhi seluruh aturan dan syarat yang berlaku terkait perjalanan di tengah pandemi sehingga penularan dapat dicegah," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bahwa vaksin Covid-19 disediakan gratis untuk masyarakat.
Baca Juga: Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI Dibawa ke Komisi HAM PBB, Rachland Nashidik: Bisa, Asal Ada Bukti
“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Presiden Jokowi.
Presiden memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memrioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Presiden juga menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memprioritaskan dan merealokasikan dana dari anggaran lain untuk ketersediaan program vaksinasi gratis tersebut.
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Kedubes Jerman Soal HAM, Fadli Zon: Mereka Sungguh Hayati dan Amalkan Pancasila
“Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” ujar Presiden Jokowi.***
