Network
Dedi menyebutkan, hal itu terbukti dari alokasi besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pemenuhan hak-hak kaum atau kelompok rentan tersebut.
Lanjutnya, apalagi lebih parah di daerah terdampak gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong.
Dedi mengungkapkan, pemenuhan hak kaum rentan untuk pembangunan berbasis responsif gender, tidak terlihat adanya alokasi APBD di daerah tersebut.
Baca Juga: Gibran Sebut Jika Mau Korupsi Bisa dari Dulu, Andi Arief: Argumen Itu Lemah Mas Goodie, karena...
"Tidak ada penetapan pengalokasian dalam pagu anggaran khusus, untuk mendorong percepatan pemenuhan hak-hak kaum atau kelompok rentan di wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong," ujar Dedi.
Menurut Dedi, terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, pemenuhan hak terhadap kelompok rentan menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga tidak boleh disepelekan.
Gubernur Sulteng Longki Djanggola sendiri berkeinginan untuk menjadikan Provinsi Sulteng sebagai provinsi peduli HAM.
Jika skema dan program serta kebijakan anggaran masih belum berpihak pada pemenuhan hak kaum rentan, hal itu dirasa akan sulit untuk bisa tercapai.
Baca Juga: Munarman Dipolisikan Dugaan Ujaran Kebencian, Habiburokhman: Tidak Tepat Kalau Dilaporkan Pidana!
"Jika ingin Sulteng menjadi provinsi peduli HAM maka skema penganggaran, pembangunan, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di Sulteng, harus berbasis pemenuhan hak asasi manusia yang di dalamnya salah satunya ialah penyelenggaraan pembangunan berbasis responsif gender dengan melakukan pemenuhan hak-hak kaum rentan tersebut," kata Dedi Askari.***
