Network
PR DEPOK - Terkait Front Pembela Islam (FPI) yang resmi dibubarkan pemerintah, Anggota DPD menilai bahwa pemerintah berwenang membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.
Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan hal tersebut kepada wartawan, di Jakarta, pada Jum'at 1 Januari 2021.
"Pemerintah yang sah memiliki kewenangan terkait dengan pembubaran dan pelarangan sebuah organisasi kemasyarakatan," ucap Yorrys.
Baca Juga: FPI Deklarasikan Nama Baru, Refrizal PKS: Selamat dan Sukses, Umat Islam Bersatu tak Bisa Dikalahkan
Menurut Yorrys, langkah pemerintah dinilainya sudah tepat terkait membubarkan dan melarang segala kegiatan ormas Habib Rizieq Shihab (HRS) itu, bahkan hal ini didukung banyak pihak.
Yorrys juga mengatakan, kewenangan pemerintah itu bersumber dari kepentingan bersama, yakni dilandasi atas argumen tertentu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Terkait dengan pembubaran dan pelarangan FPI, saya memandang terdapat argumen substansial dan prosedural yang melatarbelakanginya," ujar Yorrys seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Menurutnya, aksi dan tindakan FPI sebagai pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan, hal ini membuat pemerintah merumuskan berbagai kegelisahan dan keresahan publik.
Baca Juga: Semua Aktivitas FPI Dilarang, Amnesty International Indonesia: Semakin Menggerus Kebebasan Sipil
