Network
Ia pun meyakini bahwa pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan FPI berkaitan erat dengan kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 lalu.
Taufiq menilai ada pihak-pihak tertentu yang mendesak pemerintah untuk segera menetapkan FPI sebagai ormas terlarang.
Baca Juga: Kabar Duka Disampaikan Teten Masduki: Semoga Kontribusinya Selama Ini Bermanfaat untuk Bangsa
Menanggapi pemaparan dari pakar hukum pidana ini, mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menilai bahwa segala opini yang keluar dari seorang ahli yang sudah berpihak, sudah tak layak untuk didengarkan.
Kalau sdh gabung disebelah, mau pakar, profesor, Doktor, Phd, ahli, ujung2nya cuma dagelan saja ???? tak layak didengar. https://t.co/tMrwthInq7— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) January 3, 2021
“Kalau sdh gabung disebelah, mau pakar, profesor, Doktor, Phd, ahli, ujung2nya cuma dagelan saja. Tak layak didengar,” cuit Ferdinand seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter pribadinya.
Diberitakan sebelumnya, ormas Front Pembela Islam telah resmi ditetapkan sebagai ormas terlarang di Indonesia.
Baca Juga: Nyatakan Siap Divaksin Covid-19, Wagub Jabar: Saya Harus Jadi Orang Pertama yang Disuntik di Jabar
Pelarangan ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 pejabat tinggi kementerian dan lembaga.
Namun, berhembus kabar yang menyebut bahwa para mantan pimpinan FPI kini telah mendeklarasikan ormas baru dengan nama Front Persatuan Islam.
Menurut para deklaratornya, ormas ini dibentuk dengan tujuan untuk melanjutkan perjuangan FPI.***
