Network
Disampaikan Budi Gunadi, vaksinasi akan dilakukan di daerah sekira tanggal 14-15 Januari 2021. Ia lantas meminta agar kepala daerah memastikan fasilitas kesehatan tempat vaksinasi dilakukan terdaftar di P-care BPJS.
Pengumuman tanggal pasti vaksinasi pertama ini mendapat tanggapan dari anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Menurutnya, penetapan tanggal ini merupakan keputusan yang sangat berbahaya.
Baca Juga: Masa Wajib Militer Usai, Park Hyung-sik Siap Kembali ke Layar Kaca
“Ini bahaya sekali, sudah keluar tanggal,” cuit Mardani Ali di akun Twitter miliknya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Tak hanya itu, Mardani pun menilai bahwa seharusnya pemerintah lebih sabar menunggu hasil rekomendasi dan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Harusnya semua sabar menunggu rekomendasi dan izin BPOM RI dan MUI, untuk memastikan keamanan, mutu, khasiat, dan kehalalannya,” ujarnya.
Baca Juga: Amien Rais Ajak Warga Bentuk Tim Pencari Fakta: Ini Hak Penuh yang Dijamin UUD!
Dalam tanggapannya, politisi PKS itu menyebutkan, baik BPOM maupun MUI seharusnya diberikan ruang tanpa intimidasi dari pihak manapun agar proses evaluasi bisa dilakukan dengan maksimal.
“BPOM dan MUI harus diberi ruang tidak boleh ada intimidasi agar lebih teliti & hasil evaluasi maksimal,” tutur Mardani Ali Sera.
Ini bahaya sekali, sudah keluar tanggal.
Harusnya semua sabar menunggu rekomendasi dan Izin BPOM RI dan MUI, untuk memastikan keamanan, mutu, khasiat, dan kehalalannya.
BPOM dan MUI harus diberi ruang tidak boleh ada intimidasi agar lebih teliti & hasil evaluasi maksimal. https://t.co/8fZN9Kp8W7— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) January 5, 2021
Selain itu, Mardani juga mengingatkan bahwa vaksin yang hendak diberikan kepada masyarakat itu belum tentu sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, meskipun telah divaksin, masyarakat dinilai tetap harus menjalankan protokol kesehatan.
