Network
PR DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bantuan sosial (bansos).
Kendala bansos itu di antaranya akurasi data penerima bantuan yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data.
Terkait kualitas data penerima bansos, KPK mendapatkan bahwa DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) tidak padan data dengan NIK (nomor induk kependudukan) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.
Baca Juga: Bansos Modal Usaha Rp3,5 Juta Diperpanjang Tahun 2021, Simak Syarat dan Cara Mendapatkannya Berikut
Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK.
Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyampaikan pesan kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma.
Hidayat Nur Wahid mengatakan Risma harus bisa mengatasi masalah data dan bansos ini agar tersalurkan tepat sasaran.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 6 Januari 2021, Erlangga Bekerja Sama dengan Elsa untuk Hancurkan Al dan Andin
Sementara terkait blusukan yang Risma lakukan baru-baru ini ke masyarakat di Jakarta yang kurang mampu, hingga gelandangan, Hidayat Nur Wahid lebih menyarankan Risma untuk “blusukan” ke persoalan data untuk bansos.
