Network
“Soal gelandangan ini seharusnya membuat kita semua malu. Tidak hanya soal Gubernur DKI, tapi juga tentu Presiden Jokowi,” ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 8 Januari 2021.
Adanya tunawisma di Indonesia, menurut Refly, tidak seharusnya menjadi bahan seorang politisi untuk ‘jualan’ politik.
Baca Juga: Sebut Aktivitas Temui PMKS Bukan Pencitraan, Risma: Saya di Jakarta Tidak Hapal Jalan, Gimana Mau...
“Itu semua harusnya menjadi keprihatinan dan tidak menjadi produk jualan politik. Baik untuk mengangkat citra seseorang, maupun menjatuhkan reputasi orang yang lain,” tuturnya.
Ia menilai keberadaan tunawisma di Indonesia harus menjadi perhatian para pejabat publik, terutama Menteri Sosial sebagai pihak yang langsung bersangkutan.
“Justru di situlah kehadiran seorang Menteri Sosial agar berempati terhadap gelandangan,” ucapnya.
Baca Juga: Abu Bakar Ba'asyir Bebas dari Lapas, Hidayat Nur Wahid: Alhamdulillah, Semoga Beliau Sehat
Akan tetapi di sisi lain, Refly juga menduga ada unsur ‘persaingan’ ketika Risma didatangkan dari Surabaya ke Jakarta sebagai Mensos.
Menurutnya, persaingan itu terjadi antara Risma dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam konteks mengelola Jakarta, mengingat kegiatan blusukan tersebut hanya dilakukan di Jakarta.
“Sepertinya Risma di-deploy dari Surabaya untuk ‘menyaingi’ Anies Baswedan. Jadi, ada dua sosok yang mengurusi Jakarta yang bisa berebut simpati publik. Satu adalah Gubernur DKI dan satu lagi Menteri Sosial atau orang menyebutnya Menteri DKI,” ujarnya.
