Network
“Ini terbalik-balik, mestinya presiden bilang ‘oke karena hari Selasa (keluar izin), jadi presiden harus ucapkan ‘saya barusan terima clearance dari BPOM, oleh karena itu besok saya akan vaksin’. Tapi ini kan terbalik, dia bilang dia akan divaksin besok oleh karena itu BPOM harus keluarkan izin suntik itu,” ujar Rocky Gerung, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal Youtube miliknya.
Menurutnya, hal ini menandakan adanya pemaksaan terhadap BPOM untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat tersebut.
Baca Juga: Risma Janji Bantu Korban Sriwijaya Air Tuntut Asuransi, Roy Suryo: Bukan Tupoksi Mensos Soal Itu
“Kita mungkin enggak akan dengar dari BPOM bahwa dia dipaksa, tetapi dari cara pikir yang diperlihatkan, itu terlihat bahwa BPOM harus melayani keinginan presiden, kan ini ngaconya,” lanjutnya.
Ia pun menilai bahwa kasus izin darurat ini serupa dengan wacana pemindahan ibukota, di mana AMDAL keluar usai Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk memindahkan ibukota Indonesia.
“Presiden udah perintahkan untuk pindah ibukota, baru dibikin AMDAL, kan itu ngaco. Mestinya AMDAL dulu,” papar Rocky Gerung.
***
