Network
Kalau soal perahu karet, tanpa perintah presiden pun, tim lapangan paham. Porsi presiden itu memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan semua sektor ekstraktif di Kalimantan, agar banjir dan asap tidak terjadi lagi.
Meski semua tahu, mustahil mengharapkan ini dari Anda. https://t.co/5RuWyzjhzI— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) January 17, 2021
“Kalau soal perahu karet, tanpa perintah presiden pun, tim lapangan paham,” ujar Dandhy seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @Dandhy_Laksono pada Minggu, 17 Januari 2021.
Ia menilai bahwa kapasitas presiden seharusnya memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan di Kalimantan.
Baca Juga: Jokowi Terbitkan Perpres tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme, Berikut Rinciannya
“Porsi presiden itu memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan semua sektor ekstraktif di Kalimantan,” tuturnya.
Langkah tersebut perlu dilakukan agar peristiwa banjir dan bencana lainnya tidak terjadi kembali.
“Agar banjir dan asap tidak terjadi lagi,” ucap Dandhy menjelaskan.
Baca Juga: Ragukan Netralitas Komnas HAM Selidiki Laskar FPI, Musni Umar: Tak Beri Kejelasan tentang Kasusnya!
Lebih lanjut, ia pun menuturkan pernyataan mengejutkan bahwa mustahil berharap bahwa Jokowi akan melakukan semua itu.
“Meski semua tahu, mustahil mengharapkan ini dari Anda,” tutur Dandhy.
Sebelumnya, Jokowi telah menginstruksikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma untuk mendatangi lokasi kejadian bencana gempa lainnya di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat (Sulbar).***
