Network
“Sekolah milik negara di wilayah mayoritas muslim, tidak bisa atas namakan menghormati mayoritas lalu memaksa murid berjilbab,” ujar Alissa.
Ia menilai bahwa sekolah di wilayah mayoritas non-muslim tidak boleh memaksa murid melepas jilbab.
Baca Juga: Sinopsis The Circle, Ketika Teknologi Video Real Time Pengaruhi Hidup Seorang Gadis
“Hak warga atas pendidikan tidak dibatasi oleh pakaiannya,” katanya menjelaskan.
Alissa melanjutkan, penegasan dari Kemendikbud adalah hal penting. Menurutnya, perlu juga diikuti dengan dua upaya:
“Pertama, memperkuat perspektif konstitusi kepada insan2 pendidikan, sekaligus memperkuat perspektif peran sebagai ASN yg harus selalu pakai kacamata wakil negara,” tuturnya.
Baca Juga: Viral Aldi Taher Pede Masuk Surga, Teddy: Walau Ngaku Ustaz, Dia Gak Bohongin Orang!
Yang kedua, yakni memperkuat kembali praktik beragama di Indonesia yang menghargai keragaman keyakinan dan jauh dari sikap klaim kebenaran ajaran yang diyakininya.
“Yang ini, kemdikbud kudu kerjasama dg kemenag. Tanpa 2 hal ini, aturan tegas kemdikbud akan sulit dinternalisasikan oleh tendik (tenaga pendidik),” ucap Alissa.
Ia mengaku bahwa dirinya sudah berulang kali bertemu kasus di mana sekolah tidak membuat aturan berjilbab secara tertulis, tapi melakukan intimidasi halus kepada siswi muslimah yang tidak berjilbab.
