Network
“Ternyata sejak tahun ‘98 sampai sekarang, pembatasan korupsi tidak pernah sukses. Kita baru sukses menghadirkan lembaga anti rasuah, melalui undang-undang KPK tahun 2002. Bekerja 2002, dan sudah banyak yang kena pedang KPK”
“Tapi persoalannya, dari pemerintah ke pemerintah, terlihat tidak ada keseriusan pemerintahan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Lantaran, pemberantasan korupsi itu pasti selalu melibatkan elite-elite politik, elite-elite partai, elite-elite istana. Makanya kemudian, sejak tahun '98 sampai sekarang, hampir 24 tahun, kemajuan pemberantasan korupsi kita sangat lemah,” tutur Refly Harun sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Refly menjelaskan, saat ini Indonesia masih termasuk dalam negara korup.
Pernyataan ini mengacu dari IPK atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih berada dalam kategori Negara korup.
”Indonesia sekarang, masih tergolong negara yang korup. Karena IPK-nya, indeks persepsi korupsinya maksimal 40. Padahal, 0-25 itu sangat korup negaranya, 26-50 itu korup, 51-75 itu bersih, 76-100 itu sangat bersih. Kita masih tergolong negara korup, karena memang tidak punya komitmen yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Refly Harun.
Refly menilai, minimnya pemberantasan korupsi di Indonesia karena pemerintah justru sibuk dengan agenda-agenda lain.
Baca Juga: Benarkah Kembali Aktifnya PAM Swakarsa Akan Melegitimasi Ormas untuk Menegakkan Hukum di Masyarakat?
Padahal, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dijalankan.
“Malah saya merasa, sekarang ini, alih-alih memberantas korupsi malah pemerintah sibuk dengan agenda-agenda lain, yang menurut amanat reformasi, ya bukan agenda utama. Seperti radikalisme, kemudian ekstrimisme, yang baru saja ada perpresnya. Padahal, itu bukan main problem republik ini. Main problem republik ini tetaplah korupsi, karena korupsi dilakukan oleh pusat-pusat kekuasaan,” kata Refly Harun.
