Network
PR DEPOK – Publik saat ini tengah dihebohkan dengan kabar yang datang dari Partai Demokrat.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, kabarnya akan dikudeta oleh punggawa istana.
Kabar ini pertama kali mencuat usai AHY menggelar konferensi pers dan mengumumkan adanya gerakan politik yang tengah berusaha mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga: Kalah Saing, Liverpool Resmi Pinjamkan Takumi Minamino ke Southampton hingga Akhir Musim Ini
Ia menyebutkan, manuver politik tersebut bahkan telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Presiden RI Joko Widodo.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar AHY pada Senin, 1 Februari 2021.
Menanggapi kabar kudeta ini, pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, menilai hal tersebut sebagai pembuka dari seluruh ambisi dari tokoh-tokoh politik yang ingin segera mendapatkan kendaraan politik menuju 2024.
Menurutnya, hal yang masuk akal jika publik kemudian berasumsi bahwa pihak yang hendak mengkudeta AHY adalah Moeldoko.
“Itu masuk akal karena Pak Moeldoko kan tokoh yang sudah matang secara politis, karena itu beliau pasti ingin untuk mencalonkan diri di 2024. Nah yang jadi blunder adalah yang masih harus diselidiki oleh jurnalis, apakah betul Moeldoko direstui oleh Jokowi untuk manuver yang gagal ini? yang disebut sebagai kudeta yang gagal itu,” ujar Rocky Gerung, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Disampaikan olehnya, Partai Demokrat berhak untuk menuduh istana sebagai satu komplotan.
Baca Juga: Soroti Kebijakan Wakaf Pemerintah, Arief Munandar: Muncul Kesan Guna Tambal Kas Negara yang Kosong
Alasannya, posisi partai yang diketuai oleh AHY tersebut saat ini adalah beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi.
Oleh karena itu, lanjut sang pengamat politik, wajar jika AHY langsung mengirimi Jokowi surat untuk meminta keterangan dan klarifikasi Presiden RI tersebut.
“Itu yang nanti akan menimbulkan problem baru, pasti Pak Jokowi cross check ke Pak Moeldoko. Lalu terjadi percakapan antara Moeldoko dan Jokowi, lalu mungkin akan terjadi ketegangan antara KSP dan istana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rocky menganggap isu ini akan menimbulkan ketegangan antara Kantor Staf Presiden (KSP) dengan istana, lantaran publik saat ini sangat menunggu informasi terkait berita pengambilalihan Partai Demokrat ini.
“Dan publik merasa bahwa ‘ya sangat mungkin memang Pak Moeldoko berharap masuk lewat Demokrat’, tapi cara masuknya kenapa mesti ambil alih partai? Kan bisa mendaftar sebagai anggota Demokrat, lalu ikut konvensi yang biasa diselenggarakan Demokrat,” duga Rocky Gerung.***
