Network
PR DEPOK – Myanmar kini tengah menjadi sorotan dunia lantaran kudeta yang terjadi pada Senin, 1 Februari 2021 lalu.
Dalam kudeta itu, sejumlah pemimpin sipil Myanmar seperti Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint beserta sejumlah prjabat lainnya telah ditangkap dan ditahan pihak militer.
Peristiwa pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi yang baru saja terpilih secara demokratis itu juga memancing keprihatinan dunia, salah satunya yakni Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon.
"Sebagai anggota parlemen, saya sangat prihatin sebab kudeta itu dilakukan saat parlemen baru Myanmar hasil Pemilu 2020 akan memulai persidangan," kata Fadli Zon.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi DPR RI, dia menilai bahwa kudeta di Myanmar tidak hanya sebagai bentuk kemunduran demokrasi di Negeri Pagoda Emas itu, melainkan juga bisa memengaruhi persepsi dunia terhadap praktik demokrasi di ASEAN.
"Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar itu telah menghilangkan peran parlemen sebagai alat kontrol kekuasaan. Ini buruk bagi demokrasi," kata dia dalam siaran persnya pada Selasa, 2 Februari 2021 kemarin.
Lebih lanjut, Fadli Zon berharap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan organisasi parlemen negara-negara ASEAN dapat segera merespon terkait peristiwa tersebut.
