Tuduhan Radikalisme Din Syamsuddin Tak Ditanggapi, HNW Minta GAR ITB Cabut Laporan dan Meminta Maaf

PR DEPOK - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta GAR ITB yang melaporkan Din Syamsuddin atas tuduhan radikalisme segera mencabut laporan tersebut dan secara terbuka meminta maaf kepada pihak terlapor.

Pasalnya, pemerintah telah menyatakan tidak menanggapi laporan tersebut.

Bila benar yg dinyatakan Prof @mohmahfudmd, bahwa pemerintah tidak menindak lanjuti apalagi memproses laporan tuduhan radikalisme thd Prof Din itu, maka wajarnya pihak pelapor segera mencabut laporan bermasalahnya itu, dan secara terbuka meminta maaf kpd Prof Din. https://t.co/GtqbZf8FRu— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) February 13, 2021

“Bila benar yg dinyatakan Prof @mohmahfudmd , bahwa pemerintah tidak menindak lanjuti apalagi memproses laporan tuduhan radikalisme thd Prof Din itu, maka wajarnya pihak pelapor segera mencabut laporan bermasalahnya itu, dan secara terbuka meminta maaf kpd Prof Din,” tulis Hidayat Nur Wahid sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter miliknya @hnurwahid, Minggu, 14 Februari 2021.

Baca Juga: Kekuasaan Disebut Andalkan Buzzer, Rocky Gerung: Buat Perpres Cara Mengkritik agar Terhindar dari Bareskrim

Sebaliknya, kepada pemerintah dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Hidayat Nur Wahid meminta agar segera menyatakan penolakannya.

Cuitan Hidayat Nur Wahid.

“Bila itu sikap Pemerintah (Menkopolhukam&Menag) soal pelaporan asal tuduh Prof Din terkait radikalisme. PBNU,@muhammadiyah,MUI dll juga sanggah pelaporan GAR ITB itu, maka mestinya KASN sgra putuskan menolak laporan tsb, agar pelapor mencabutnya sgra dan minta maaf kpd Prof Din,” ujarnya.

Seperti diketahui terkait laporan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak menanggapinya.

Baca Juga: Song Joong Ki sebagai Vincenzo dalam Drama Terbaru tvN Bersumpah Beri Pelajaran bagi Para Penjahat Kebal Hukum

Menurut Mahfud MD tindakan tersebut dilakukan karena pemerintah memandang sosok Din Syamsuddin bukanlah orang radikal terlebih orang yang dilaporkan adalah pengusung moderasi beragama.

“Memang ada beberapa orang yg mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kpd Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu,” ujar Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya.

“Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl "Darul Ahdi Wa Syahadah". Beliau kritis, bukan radikalis,” ujarnya melanjutkan.

Baca Juga: Edhy Prabowo Korupsi Beli Barang Mahal, Emil Salim: Ingat Bung Hatta Tak Bisa Beli Sepatu karena Gaji Kecil

Senada dengan Menko Polhukam, Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, terkait dugaan pelanggaran Din Syamsuddin yang statusnya masih sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sebenarnya telah jelas ada regulasi yang mengaturnya. 

Prosedur penyelidikan pun telah diatur secara komprehensif oleh negara, antara lain melalui inspektorat maupun KASN. 

Dengan dasar tersebut, Menag Yaqut berharap, semua pihak untuk mendudukkan persoalan ini dengan proporsional.

Baca Juga: Dimas Beck Ungkap Hobi Barunya Mengoleksi Ikan Cupang, Satu Ekor Bisa Sampai Rp15 Juta

“Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya,” kata Menag Yaqut dikutip dari laman Kemenag RI.***