Network
"Saya pikir harus dicabut kalau mendengarkan pada aspirasi rakyat, karena ini tidak menguntungkan untuk masa depan rakyat. Mungkin untungnya bagi investasi iya, tapi mudaratnya bagi investasi umat," ujar Cholil.
"Karena kita larang saja masih beredar, kita cegah masih lolos, bagaimana dengan dilegalkan apalagi sampai eceran dengan dalih empat provinsi, tapi, kan, nyebar ke provinsi lain, karena hasil investasi tak sebanding dengan rusaknya bangsa ini," sambungnya.
Baca Juga: Geram Teddy Gusnaidi Haramkan Fatwa MUI, Tifatul Sembiring: Emang Situ Siapa? Ulama Itu Penerus Nabi
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas juga mengkritik kebijakan pemerintah membolehkan industri miras.
Anwar Abbas menilai, kebijakan tersebut seolah menganggap masyarakat dan bangsa Indonesia hanya sebagai objek eksploitasi oleh pemerintah dan dunia usaha.
"Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi," kata Anwar Abbas.
Baca Juga: Sebut Miras Haram, Said Didu ke Ma'ruf Amin: Mohon Gunakan Kekuasannya untuk Selamatkan Umat
Dia memandang kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri miras, justru hanya mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.
"Fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya," tutur Anwar Abbas.***
