Network
PR DEPOK - Kepala KSP Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat.
Moeldoko mengalahkan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.
Namun, terpilihnya Moeldoko dan acara KLB Partai Demokrat yang digelar kemarin itu menuai polemik karena dianggap tidak sah.
Hal tersebut lantaran tidak memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat untuk dapat menggelar KLB.
Berbagai pihak memandang KLB yang dilakukan oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah abal-abal dan terkesan memaksakan.
Selain itu adapun pihak yang menyoroti “upaya” Moeldoko untuk mendapatkan Partai Demokrat, yakni staf pribadi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus Kepala Bakomstra Partai Demokrat Ossy Dermawan.
Lantas, Ossy Dermawan pun melontarkan sindiran dengan menyebut pangkat Jenderal Moeldoko yang kontradiksi dengan perbuatannya sekarang.
Menurutnya, Moeldoko sudah memiliki kehormatan dengan pangkat Jenderal-nya. Tetapi saat ini, Moeldoko justru merelakan kehormatannya itu demi “merebut” partai orang lain.
“Sudah terhormat jadi Jenderal kok malah rela jadi maling,” ujar Ossy Dermawan seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter pribadinya @OssyDermawan pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Sudah terhormat jadi Jenderal kok malah rela jadi maling...— Ossy Dermawan (@OssyDermawan) March 6, 2021
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) gagal memenuhi persyaratan.
Baca Juga: Singgung Pensiunan Jenderal Berpolitik, Said Didu: SBY, Wiranto, dan Prabowo Bikin Partai, Moeldoko?
"Kesimpulannya, semua persyaratan untuk KLB ini gagal dipenuhi, sehingga tidak sah dan ilegal," ungkap SBY, dikutip dari Antara.
Menurut SBY, setidaknya ada empat ketentuan dalam pasal 81 ayat 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat untuk dapat menggelar KLB.
Ketentuan pertama yaitu atas permintaan majelis tinggi partai, kedua direstui satu per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD), ketiga direstui satu per dua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan terakhir disetujui majelis tinggi partai.
"Majelis tinggi yang saya pimpin yang terdiri dari 16 orang tak pernah meminta KLB, DPD Tak satupun yang mengusulkan, DPC hanya tujuh persen, dan saya sebagai ketua majelis tinggi tidak pernah menyetujui," tutur SBY.
