Network
PR DEPOK – Anggota Komisi III DPR MPR RI Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan mengungkapkan rasa ketidakadilan yang sedang dialami partai-nya terkait pengambilalihan kepemimpinan partai melalui gerakan kongres luar biasa (KLB) pada Jumat, kemarin.
Diketahui, KLB di Deli Serdang itu menuai hasil terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Hinca pun mempertanyakan kenapa hingga saat ini Moeldoko belum mendapat teguran dari Istana, padahal terlibat dalam kisruh Partai Demokrat, di mana dirinya bukan merupakan orang internal partai.
Hal tersebut disampaikan Hinca Pandjaitan melalui akun Twitter pribadinya @hincapandjaitan pada Sabtu, 6 Maret 2021.
“Kami sangat merasakan ketidakadilan hari ini. Rakyat sudah tahu tentang itu. Namun mengapa seorang KSP Moeldoko tetap tidak tersentuh oleh narasi tegas dari pimpinannya di Istana Presiden. Mengapa tuan?” kata dia dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Seharusnya, kata Hinca, Istana khawatir karena ada orang di lingkar kekuasaan yang memiliki ambisi berlebihan sehingga menabrak konstitusi partai orang lain.
“Pembiaran terhadap peristiwa tersebut adalah kesalahan besar. Istana harusnya khawatir ada seorang KSP yang punya ambisi buta, lantas menabrak konstitusi partai kami. Akrobat semacam ini menakutkan bagi rakyat,” ucap dia.
Lebih lanjut, Hinca mengatakan bahwa hari ini jutaan kader Partai Demokrat sedang menunggu sikap bijak dari Presiden Jokowi dalam menanggapi polemik KLB yang masih memanas ini.
“Hari ini, Partai Demokrat dengan jutaan simpatisan dan kadernya menanti sikap bijak Pembina Politik Tertinggi di negara ini, yakni Presiden. Jika KSP bertingkah seperti itu, artinya pembinaan di internal istana juga bermasalah,” ujarnya.
Hari ini, Partai Demokrat dengan jutaan simpatisan dan kadernya menanti sikap bijak Pembina Politik Tertinggi di negara ini, yakni Presiden. Jika KSP bertingkah seperti itu, artinya pembinaan di internal istana juga bermasalah.— HincaPandjaitanXIII (@hincapandjaitan) March 6, 2021
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa menurut pemerintah, KLB Partai Demokrat masih merupakan masalah internal.
“Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai,” kata dia.
Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak bisa melarang kegiatan KLB yang digelar para kader Partai Demokrat karena risikonya bisa dituding intervensi dan memecah belah.
Kemudian Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah saat ini melakukan sikap yang sama seperti yang dilakukan pemerintah era Presiden Megawati Soekarnoputri yang tidak melarang kegiatan kader PKB yang ingin ambil alih PKB dari Gus Dur pada tahun 2003 lalu.
Baca Juga: Singgung Pensiunan Jenderal Berpolitik, Said Didu: SBY, Wiranto, dan Prabowo Bikin Partai, Moeldoko?
“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” ucapnya.***
