Network
PR DEPOK - Peneliti Politik dari UIN Jakarta, Saiful Mujani baru-baru ini menyoroti permasalahan yang menimpa Partai Demokrat.
Sejak isu Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) muncul, Saiful Mujani kerap kali memberikan tanggapannya.
Kali ini ia kembali memberikan komentarnya terkait terpilihnya Ketua Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum partai Demokrat dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara.
Baca Juga: Sinopsis John Wick, Aksi Balas Dendam Mantan Pembunuh Bayaran pada Gangster yang Membunuh Anjingnya
Pemerintah diketahui hingga kini masih belum buka suara terkait sah atau tidaknya kemenangan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, Saiful Mujani kemudian membuat beberapa kemungkinan soal hal tersebut.
Melalui akun Twitternya @saiful_mujani, ia menyatakan bahwa kini keputusan tergantung dari negara, yakni terkait diakui atau tidaknya kemenangan Moeldoko.
" 1. setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak," kata Saiful Mujani pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Bansos Tunai dari Kemensos Cair Maret 2021, Cek dtks.kemensos.go.id Pakai NIK KTP atau KIS
Lalu, ia menjelaskan kemungkinan apabila negara mengakui kemenangan Moeldoko di KLB sebagai Ketum sah Partai Demokrat dan menggantikan kepengurusan AHY.
Menurutnya, jika hal itu terjadi maka kemungkinan matinya partai Demokrat akan terlihat jelas
"Kl mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD Ahy, lonceng kematian PD makin kencang," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Minggu, 7 Maret 2021.
Lebih lanjutnya, Saiful Mujani menyampaikan langkah yang akan dilakukan pihak AHY jika negara mengakui kemenangan Moeldoko.
Langkah pertama yang dilakukan AHY, lanjut dia, adalah menggugat ke pengadilan dan gugatan itu pun hanya akan selesai di Mahkamah Agung (MA).
Sedangkan jika gugatan sampai di MA, menurutnya akan menghabiskan waktu yang lama untuk bisa selesai.
Bahkan durasi waktu yang lama itu, dikatakan Saiful, bisa melebihi waktu tenggat waktu pendaftaran pemilu tahun 2024.
"Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. Katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu, lalu bagaimana peluangnya?," ujar Saiful Mujani menjelaskan.
Baca Juga: Kisah Cinta Kaesang dan Kekasih Kandas, Ibu dari Felicia: Janjinya Akan Menjaga Anak Saya
Dalam penjelasan terkait peluang Moeldoko yang mengikuti pemilu tersebut, Saiful Mujani menggambarkan tokoh kuat dibalik partai Demokrat itu sendiri.
Fakta yang terjadi memang, lanjut dia, yang membuat besar nama Demokrat adalah tokoh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Bahkan, Saiful Mujani mengaku tak bisa membayangkan besarnya Demokrat, tanpa kehadiran SBY.
"3. saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. suka ataupun tidak itu adalah fakta," katanya.
Baca Juga: KSP Moeldoko Terpilih Ketum Demokrat Versi KLB, Veronica Koman: Itu Gejala yang Mengkhawatirkan
Fakta tersebut lantas disajikan Saiful Mujani dengan peluang kemenangan Moeldoko di pemilu 2024 mendatang.
Dengan sosok SBY yang berhasil besarkan nama Demokrat, ia mempertanyakan apakah Moeldoko bisa menggantikan sosok SBY yakni mempertahankan citra Demokrat atau tidak.
Hal itu ia sampaikan lantaran menurutnya posisi Moeldoko sama dengan jenderal-jenderal lain yang memimpin partai.
"Moeldoko bisa gantikan itu? spti mantan jendral2 lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai," ujar Saiful Mujani.
Seperti diketahui bersama, dalam acara KLB yang dilaksanakan di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021, KSP Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggeser Ketua Umum yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
1. setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kl mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD Ahy, lonceng kematian PD makin kencang.— saiful mujani (@saiful_mujani) March 6, 2021
Namun terpilihnya Moeldoko tersebut hingga kini masih diperdebatkan publik lantaran acara KLB itu sendiri dinilai tidak sah atau ilegal.***
