Network
PR DEPOK – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama 34 perwakilan DPD Partai Demokrat berencana mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) hari ini.
Kedatangannya ke Kemenkum HAM bertujuan untuk menyampaikan sikap Partai Demokrat terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat, 5 Maret 2021.
Kabar ini pun kemudian dikomentari oleh aktivis gerakan koperasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat Ferry Koto melalui akun Twitter pribadinya @ferrykoto.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Senin, 8 Maret 2021: Cancer, Atasi Semua Hal dengan Baik Meski Pertimbangannya Rumit
Menurut Ferry Koto, langkah yang diambil tersebut tidak tepat karena sebelumnya pemerintah sudah menegaskan soal legalitas Partai Demokrat yang ada di pemerintah adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tahun 2020.
Sehingga, pernyataan pemerintah itu sudah cukup jelas bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah saat ini adalah kepemimpinan AHY.
“Padahal pemerintah sudah tegaskan bahwa legalitas Demokrat yg ada ditangan pemerintah itu adalah AD/ART 2020 yg didalam pengesahannya tertulis juga kepengurusan,” kata Ferry Koto.
Baca Juga: Disokong Kolega dari Serambi Makkah, AHY Rapatkan Barisan Hadapi KLB Deli Serdang
Jika AHY dan 34 perwakilan DPD Partai Demokrat tetap mendatangi Kemenkum HAM, lanjut dia, justru terlihat seperti mencari perkara dan membuat kekacauan di negara.
“Koq ngajari ikan berenang? Nggolek perkoro namanya. Malah bikin kisruh ke negara. Kalau tak ditemui ngambek nanti,” ujar Ferry Koto.
Sebagai informasi, ketua dan perwakilan DPD Partai Demokrat dari 34 provinsi seluruh Indonesia pada Minggu, kemarin menyatakan kesiapannya membantu AHY melawan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Mereka juga menyatakan kesetiaannya kepada Partai Demokrat dan AHY yang terpilih sebagai Ketua Umum lewat Kongres Partai Demokrat V tahun lalu.
Kemudian ketua dan perwakilan DPD Partai Demokrat se-Indonesia yang berkumpul di Jakarta kemarin itu sepakat bahwa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah melanggar hukum.
AHY menerangkan hasil pertemuannya dengan ketua serta perwakilan DPD dari 34 provinsi, yang menyatakan pertemuan (KLB) itu ilegal dan inkonstitusional atau tidak sesuai dengan AD/ART sebagai dasar hukum Partai Demokrat.
Baca Juga: Antam Batik 8 Gram Senilai 8,4 Jutaan, Update Daftar Harga Emas di Pegadaian Senin, 8 Maret 2021
“Tadi saat Commander’s Call, kami sepakat ini adalah pelanggaran hukum, karena kami, ketua DPD, ketua DPC (dewan pimpinan cabang) tidak pernah memberi mandat kepada siapa pun untuk hadir dan memberi suara,” kata AHY seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Commander’s Call merupakan istilah AHY untuk menyebut rapat konsolidasi, sekaligus apel siaga antara pucuk pimpinan pengurus pusat dan daerah yang diadakan secara langsung di kantor pusat Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta.***
