Network
PR DEPOK - Politisi PDI Perjuangan, Dewi Tanjung mengaku muak membaca pemberitaan yang beredar hanya seputar pengambilalihan partai Demokrat.
Seperti diketahui, kisruh partai Demokrat dengan adanya kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang hingga kini memang belum menemui titik terang.
Kritikan dan komentar masih terus muncul di media sosial dari berbagai pihak, baik pihak yang pro demokrat maupun kontra.
Maka tidak heran apabila topik terkait polemik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat ini belum surut juga dari pemberitaan media.
"Nyai sampai Muak baca Berita Kudeta Partai Demokrat," ucap Dewi Tanjung seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @DTanjung15.
Dalam cuitannya itu, wanita yang akrab dipanggil Nyai tersebut menilai bahwa tak ada jiwa nasionalisme dalam partai Demokrat. Dia bahkan menyebutkan bahwa partai tersebut hanya mencari keuntungan semata.
"Demokrat itu partai yg hanya mencari keuntungan doank tidak memiliki Jiwa Nasionalisme," kata dia secara tegas.
Baca Juga: Felicia Tissue Ulang Tahun, Sang Ibunda Berpesan: Jangan Menghakimi
Penilaian tersebut muncul lantaran menurutnya partai Demokrat merupakan partai dinasti yang hanya mengedepankan urusan pribadi.
"Liat saja tingkah laku kader2nya dan Dinasty Cikeas. Semua hanya mementingkan urusan pribadi dan golongan," ujar Dewi Tanjung menambahkan.
Oleh sebab itu, Dewi Tanjung mengaku muak apabila melihat berita yang berkaitan dengan partai Demokrat.
"Jadi Muak aja liat beritanya," ucap Dewi Tanjung mengakhiri cuitan.
Nyai sampai Muak baca Berita Kudeta Partai Demokrat
Demokrat itu partai yg hanya mencari keuntungan doank tidak memiliki Jiwa Nasionalisme.
Liat saja tingkah laku kader2nya dan Dinasty Cikeas
Semua hanya mementingkan urusan pribadi dan golongan.
Jadi Muak aja liat beritanya— Dewi Tanjung15 (@DTanjung15) March 10, 2021
Seperti diketahui sebelumnya, permasalahan antara kubu KLB di Deli Serdang dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini telah menyentuh ranah hukum.
Pihak AHY sebelumnya sudah melaporkan terlebih dahulu berkas-berkas KLB ilegal pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Meski pihak KLB Deli Serdang mengaku telah menyerahkan berkas hasil KLB ke Kemenkumham, akan tetapi pemerintah masih belum mengakui adanya partai Demokrat versi KLB lantaran belum adanya berkas yang masuk dari pihak panitia KLB.***
