Network
PR DEPOK - Dalam Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021, Presiden Jokowi mengingatkan para bupati agar tidak mengecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke seluruh pos anggaran.
"Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat 25 Maret 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Presiden Jokowi mengingatkan para bupati terkait konsolidasi anggaran, mengingat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
Baca Juga: Semua Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab Memaksa Masuk Ruang Sidang, Petugas Batasi Sesuai Daftar Nama
"Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi Covid-19," kata Presiden Jokowi.
Konsolidasi anggaran yang dimaksud Presiden Jokowi adalah rencana APBD harus dilihat secara mendetail oleh para bupati.
"Yang biasa tidak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya? Outputnya apa? 'Outcome'-nya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi pun memperingatkan para bupati di seluruh Indonesia agar jangan semua anggaran dibelanjakan ke seluruh pos belanja.
"Jangan semua dinas diberi, kita tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana," ucap Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, untuk tingkat kabupaten, cukup 2 pos anggaran APBD yang menjadi prioritas.
"Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup, beri prioritas. Saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi berpendapat, dengan membuat prioritas anggaran APBD, maka ada pengadaan barang yang dapat dilihat dan dinikmati rakyat.
"Tapi kalau diecer-ecer setahun (anggaran) hilang, 2 tahun hilang, kok tidak kelihatan (barangnya), tahu-tahu sudah 5 tahun tidak kepilih (lagi), karena gak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun gak kelihatan apa-apa? Karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," tambah Presiden.
Presiden Jokowi pun meminta para bupati mencari 2 pos prioritas yang dibiayai secara penuh oleh APBD.
"Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan 'money follow program', anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan," ucap Presiden Jokowi.
Permintaan Jokowi agar bupati mencari 2 pos prioritas anggaran karena baik APBD maupun APBN jumlahnya terbatas.
"Dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang. Banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanja yang baik, laporan yang baik tapi hasil di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari," kata Presiden.
Untuk diketahui, Musyawarah Nasional V APKASI Tahun 2021 ini dihadiri oleh Ketua APKASI Abdullah Azwar Annas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta jajaran pengurus APKASI yang hadir di istana maupun melalui "video conference".***
