Network
Diketahui, Moeldoko terlibat dalam gerakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat hingga terpilih menjadi Ketua Umum pada 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Namun sayangnya KLB itu dianggap tidak sah dan menuai kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, Moeldoko merupakan pihak eksternal yang tidak layak ikut campur masalah internal Partai Demokrat.
Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga telah menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Rabu, 31 Maret 2021.
Menkumham juga menjelaskan perihal penolakan permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB lantaran persyaratan yang belum lengkap.
"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," jelas Yasonna Laoly.
Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi tersebut yakni perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.
Pada prosesnya, Kemenkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun pada 16 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB pada 5 Maret 2021.
