Network
PR DEPOK - Moeldoko didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) setelah Kongres Luar Biasa (KLB) resmi ditolak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Desakan itu juga datang dari Partai NasDem lantaran Moeldoko telah terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.
Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan dirinya tidak ingin polemik ini menyeret Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dalam kasus internal Partai Demokrat.
Baca Juga: Zaskia Sungkar dan Irwansyah Dikarunai Anak Pertama, Dinamai seperti Salah Seorang Sahabat Nabi
Terkait hal itu, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap, pada Jumat, 2 April 2021.
Yan Harahap menegaskan agar Moeldoko jangan sampai membebani Presiden Jokowi atas perbuatannya.
"Tuh... Jangan bebani Presiden dgn kelakuan ‘tercelamu’ sebagai ‘begal partai’ yang sah dibawah kepemimpinan @AgusYudhoyono," ujar Yan Harahap, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
