Network
PR DEPOK – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Fadli Zon mengemukakan pendapatnya soal isu hangat yang menyangkut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Sebagaimana diberitakan, PT Pelni menjadi sorotan usai pihaknya membatalkan seluruh kajian Ramadhan yang dianggap diisi oleh sejumlah pendakwah yang dinilai radikal.
Tidak hanya itu, PT Pelni juga telah mencopot karyawannya yang menjadi panitia dari rangkaian kegiatan Ramadhan tersebut.
Menanggapi hal itu, Fadli Zon melontarkan kritiknya melalui akun Twitter @fadlizon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Ia menyayangkan PT Pelni yang kini disorot bukan karena prestasi, melainkan salah satu Komisarisnya yang dinilai mengidap Islamophobia.
“Sayang sekali PT Pelni menjadi obyek perhatian publik bukan karena prestasi atau capaiannya, melainkan karena ada komisarisnya yang mengidap Islamophobia,” kata Fadli Zon pada Minggu, 11 April 2021.
Baca Juga: Unggah Momen Bulan Madu Romantis dengan Aurel Hermansyah, Atta Halilintar: Makin Banyak Orang Iri
Ia menjelaskan, sikap fobia terhadap Islam biasanya diidap oleh orang-orang yang kemampuan literasinya miskin dan dangkal.
Menurutnya, orang-orang tersebut tidak memahami ajaran Islam, atau justru tidak mengenal umat Islam dengan baik.
“Akibat dangkalnya pemahaman tersebut, dia jadi gampang memberikan stigma. Menurut saya, sangat berbahaya jika BUMN dihuni oleh pejabat-pejabat yg dangkal pemahaman kemasyarakatannya semacam itu,” ucapnya.
Baca Juga: Buka Pendaftaran untuk 3 Program Studi, Berikut Cara Lengkap Daftar Sekolah Kedinasan PKN STAN 2021
Apalagi, lanjut dia, secara akademik sikap ‘radikal’ bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.
“Intoleransi, serta terorisme memang adalah bentuk kejahatan. Tetapi, menyamakan ‘radikal’ dengan ‘intoleransi’, atau ‘terorisme’, jelas sebuah kesalahan. Itu sesat pikir namanya,” ujarnya.
Di Indonesia, jelas dia, label radikal kini secara politis telah dikonotasikan kepada kalangan Islam.
“Sehingga, tuduhan itu umumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, secara konsep sudah jelas keliru,” kata Fadli Zon.
Di Indonesia, label radikal kini secara politis telah dikonotasikan kepada kalangan Islam. Sehingga, tuduhan itu umumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, secara konsep sudah jelas keliru.— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 11, 2021
Ia menilai, hal itu menjadi alasan mengapa masyarakat Islam menjadi sensitif jika mendengar tuduhan radikal.
Sebab di sisi lain, kata dia, kelompok-kelompok yang sudah jelas memberontak atau melakukan kekerasan bersenjata, justru diberi label eufemistik.
“Namun, ketika ada kelompok Islam menyerukan ajaran agamanya, seperti menyebut kata ‘jihad’, misalnya, stigma radikal langsung disematkan. Padahal, kata jihad sendiri memiliki makna yang luas,” tutur dia.
Namun, ketika ada kelompok Islam menyerukan ajaran agamanya, seperti menyebut kata “jihad”, misalnya, stigma radikal langsung disematkan. Padahal, kata jihad sendiri memiliki makna yang luas.— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 11, 2021
Baca Juga: Sebagian Desa Tunbaun NTT Tenggelam Diterjang Siklon Tropis Seroja, Warga: Suara Kami Tidak Didengar
Ia menerangkan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, pejabat publik seharusnya berhati-hati dalam melontarkan pernyataan terkait soal keislaman.
Fadli Zon pun menuturkan bahwa masyarakat tak ingin kembali ke zaman yang tidak bersahabat dengan Islam dan umat Islam.
“Menteri BUMN seharusnya memberikan pembinaan kepada para petinggi PT Pelni,” ucapnya.
Menteri BUMN seharusnya memberikan pembinaan kepada para petinggi PT Pelni. @KemenBUMN— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 11, 2021
Menurutnya, hak karyawan PT Pelni untuk beribadah atau melakukan kegiatan keagamaan tidak seharusnya diintervensi oleh direksi atau komisaris.
“Itu mengesankan tugas direksi dan komisaris BUMN jadi bersifat remeh-temeh belaka,” tutur Fadli Zon.***
