Network
PR DEPOK - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi ikut memberikan tanggapannya terkait pembatalan pengajian di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Berbeda dari banyak pihak, Teddy lebih menyoroti soal pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengkritik PT Pelni.
Diketahui Wakil Ketua Dewan Pembina MUI, Muhyiddin Junaidi menyatakan, keputusan PT Pelni membatalkan kajian Ramadhan serta menuduh adanya radikalisme itu telah menyakiti perasaan umat Islam.
Melalui akun Twitter pribadinya, Teddy berpendapat bahwa pihak PT Pelni mempunyai hak untuk menentukan pembicara dalam acara kegiatan Ramadhan.
"Direksi PT. Pelni punya hak untuk menunjuk siapa pembicara dalam acara kegiatan ramadhan di internal PT. Pelni," kata Teddy Gusnaidi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @TeddyGusnaidi.
Menurutnya dalam hal itu MUI tak usah ikut campur lantaran MUI sendiri tentunya tak mau pula PT Pelni ikut campur dalam urusan MUI.
"LSM MUI gak perlu ikut campur. Apakah LSM MUI mau jika PT. PELNI ikut campur menentukan siapa yang boleh bicara di LSM MUI? Gak boleh kan @MajelisUlamaID @pelni_," ucapnya.
Kemudian seperti pada pernyataan terdahulunya, Teddy menyebut bahwa MUI bukan lah penentu kebenaran, apalagi perwakilan umat.
Dia menyatakan bahwa MUI hanya sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti LSM lainnya.
"LSM MUI bukan pemilik dan penentu kebenaran. LSM MUI bukan perwakilan umat, MUI itu cuma LSM sama seperti LSM lainnya," ujar Teddy menambahkan.
Dengan keyakinan tersebut, Teddy mengaku heran dengan MUI yang kerap kali berbicara atau berpendapat atas nama umat untuk membenarkan pernyataan mereka.
Apabila hal itu boleh dilakukan, lanjut dia, seharusnya LSM lain juga tentu boleh berbicara mengatasnamakan umat.
Lalu, Teddy juga menjelaskan bahwa pembatalan kajian tersebut bukan tanpa alasan. Dia meyakini jajaran PT Pelni memahami betul bagaimana menjaga pegawainya agar tidak terpapar ajaran radikalisme.
"PT. Pelni dan BUMN lainnya punya aturan tersendiri, mereka sangat paham bgmn menjaga agar para pekerja di BUMN tidak terkontaminasi dengan ajaran radikalisme dan bagaimana cara memberantasnya," katanya.
Maka dari itu, menurutnya dibanding harus ikut campur urusan PT Pelni, lebih baik MUI fokus saja menjadi lembaga yang memberikan sertifikasi halal.
"Fokus saja sebagai Tukang stempel Halal, jangan urusin urusan yg tidak kalian pahami.," ujar Teddy.
Selain itu, ia juga menilai bahwa PT Pelni pastinya sudah mempunyai mekanisme internal dalam menyelenggarakan suatu acara.
Ketika mekanisme itu dilanggar, dikatakan Teddy, maka mereka sangat berhak untuk membatalkan acara atau pembicara tersebut.
Dia menuturkan, sikap itu tentunya dilakukan untuk menjaga agar mereka tidak kecolongan dalam acara tersebut.
Hal itu pun, kata Teddy, bukan lah urusan MUI sehingga MUI tak perlu ikut campur karena menurutnya MUI hanya LSM, sama seperti LSM pada umumnya.
Direksi PT. Pelni punya hak untuk menunjuk siapa pembicara dalam acara kegiatan ramadhan di internal PT. Pelni. LSM MUI gak perlu ikut campur. Apakah LSM MUI mau jika PT. PELNI ikut campur menentukan siapa yang boleh bicara di LSM MUI? Gak boleh kan? @MajelisUlamaID @pelni_— Teddy Gusnaidi (@TeddyGusnaidi) April 11, 2021
Sebab membuat LSM itu mudah, Teddy bahkan menyebutkan bisa dibentuk hanya dengan lima orang saja. Maka menurutnya MUI bukan lah perwakilan umat atau ulama.
"Makanya mereka bukan perwakilan umat dan ulama, mereka bukan penegak hukum, mereka bukan penentu kebenaran dan sebagainya. MUI itu cuma LSM.. Tks," katanya menutup pernyataan.***
