Network
PR DEPOK – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini memberikan komentarnya terkait isu pendengung atau buzzer.
Hal itu ia sampaikan sebagai balasan atas cuitan seorang warganet pemilik akun @NKoeSaja yang bertanya perihal bagaimana cara memberantas para buzzer yang bekerja untuk penguasa.
“Kalau buzzersnya kerja untuk penguasa, ngeberantasnya gimana? Dipepet dikit bisa2 yg mepetnya yg dikepruk,” kata warganet tersebut.
Menanggapi hal itu, Didik Rachbini kemudian menjelaskan bahwa para buzzer tersebut sudah sangat dominan dan hampir tidak bisa diredam.
“Buzzer ini sudah sangat dominan dan hampir tidak ada yang bisa mengalahkan,” tulis Didik Rachbini seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter-nya @DJRachbini
pada Senin, 26 April 2021.
Dengan demikian, lanjut dia, muncul sebuah istilah bernama ‘Digital Dictatorship’.
“Sehingga bisa berwujud yang keren istilahnya digital dictatorship,” tuturnya.
Menurutnya, istilah tersebut diberikan karena para buzzer tersebut bisa berbuat apa pun, termasuk menutupi kesalahan dan membuat hal yang represif terkesan biasa saja.
“Karena bisa berbuat apa saja, menutupi kesalahan apa saja, membuat yang represif menjadi biasa,” ujarnya.
Ia pun menerangkan bahwa buzzer adalah entitas ekstra legal di dalam demokrasi yang ‘dipelihara’ oleh penguasa.
“Buzzer adalah entitas ekstra legal di dalam demokrasi, yang dipelihara oleh penguasas dan merusak demokrasi,” tutur Didik Rachbini.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa para buzzer tersebut digunakan penguasa untuk menopang kekuasaannya.
“Buzzer bukan civil society, bukan juga negara, tetapi dipakai oleh penguasa untuk menopang kekuasaannya,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa sebuah kekuasaan yang berdiri di atas kekuatan buzzer akan mudah roboh dalam sekejap.
“Sekali lagi saya tekankan, kekuasaan yang berdiri di artas kekuatan buzzer meskipun besar dan raksasa tetapi pada saat rubuh gampang rubuh dalam sekejap,” ucapnya.***
