Network
Sedangkan, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, maka pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB.
Selain itu, ia menyinggung soal penyebutan nama KKB.
Menurutnya KKB sudah tidak sesuai, karena beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris.
Penyebutan tersebut dinilai menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
sementara itu, Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menjelaskan, penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat hingga pemerintah daerah.
Sedangkan Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat, operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum.
“Maka, kejahatan KKB di Papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” ujar Boy.
Menanggapi aksi KKB, Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda menyampaikan, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus.
