Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 72,6 persen, naik tipis dari survei bulan Februari 2021 sebesar 70,3 persen.
"Jika dilihat sejak survei bulan Juni tahun lalu, tingkat kepuasan publik terus bergerak naik," tuturnya.
Menurut Andreas, ketegasan pemerintah melarang mudik menjadi pilihan strategis agar lonjakan kasus Covid-19 seperti di India tidak terjadi di Indonesia.
Pemerintah juga terus menggencarkan vaksinasi untuk menyasar segmen masyarakat yang lebih luas.
Meski begitu, masih ada 25,3 persen publik yang merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Itu pun turun dari survei bulan Februari 2021 sebesar 26,8 persen.
Dampak pandemi terhadap ekonomi masih dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat.
Selain itu, Andreas mengatakan komunikasi publik dari pemerintah pun kerap tampak bertolak belakang dan membingungkan. Di satu sisi, pemerintah melarang mudik, tetapi memperbolehkan berwisata.
Sebagai informasi, sebanyak 2,1 persen responden menyatakan tidak tahu/tidak jawab.