Network
PR DEPOK - Ekonom senior, Rizal Ramli baru-baru ini memberikan komentar soal kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Melalui akun Twitter pribadinya, Rizal Ramli mengungkapkan data penerima bansos palsu atau fiktif berdasarkan data yang dilaporkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Menurut Mbak Risma ke KPK, data 21 juta penerima Bansos bodong atau fiktif," kata Rizal Ramli seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @RamliRizal pada Rabu, 5 Mei 2021.
Baca Juga: Tata Cara Membayar Zakat Fitrah dan Niat Bacaan Beserta Artinya
Selain data penerima bansos, Rizal Ramli juga menyatakan bahwa perusahaan penyalur bansosnya pun banyak yang palsu.
Bahkan dalam kasus korupsi eks Mensos, Juliari ini, lanjut dia, skenario korupsi bansosnya pun sudah dibuat sedemikian rupa.
"Ternyata perusahaan2 penyalur Bansos juga banyak yg abal2. Lengkap skenario perampokan Bansos hak orang miskin itu," ucapnya.
Dengan terjadinya hal tersebut, Rizal Ramli lantas menilai bahwa tindak korupsi bansos ini merupakan skandal yang teramat jahat dan memalukan.
Maka dari itu, ia meminta pada Ketua KPK, Firli Bahuri untuk mengusut sedalam-dalamnya kasus korupsi bansos dan mengadili siapapun aktor yang terlibat di dalamnya.
"Ini skandal jahat yg memalukan. Mas Firli @KPK_RI bongkar & adili siapapun yg terlibat !," ujar mantan Menteri Ekonomi tersebut menambahkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mensos Risma beberapa waktu lalu telah melaporkan sebanyak 21 juta data ganda penerima bansos yang telah dinonaktifkan kepada KPK.
Risma mengatakan, data tersebut dilaporkan karena telah masuk dalam Stranas KPK.
Kemudian hingga April lalu, lanjut dia, Kementerian Sosial telah menonaktifkan 21 juta data ganda sehingga pemerintah daerah diminta untuk memperbaharui data penerima bansos tersebut.
"Alhamdulillah sesuai janji saya, April kami bisa selesaikan perbaikan datanya dan hasilnya seperti sudah saya sampaikan 21,516 juta atau 21,158 juta data itu ganda dan kemudian kami 'tidurkan'," kata Risma menjelaskan.
Hal itu dilakukan oleh Mensos Risma lantaran menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, data sangat berpengaruh terhadap akurasi penyaluran bansos ke masyarakat.***
