Network
PR DEPOK – Politisi Teddy Gusnaidi menyoroti aksi protes terhadap hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kemunculan aksi protes hasil TWK KPK karena menyeret penyidik senior Novel Baswedan yang juga tidak lulus tes tersebut.
Maka dari itu Teddy Gusnaidi menilai bahwa “rengekan” Novel Baswedan ini sebenarnya untuk melindungi kasus korupsi yang besar.
Baca Juga: Ikut Soroti Soal TWK KPK, Tamrin Tomagola: Pertanyaannya Sudah Kebablasan Instrusif ke Hal Pribadi
Hal ini disampaikan Teddy Gusnaidi dalam cuitan Twitter @TeddyGusnaidi pada Jumat, 7 Mei 2021.
“Mereka memanfaatkan rengekan Novel Baswedan untuk melindungi kasus korupsi besar dan melindungi maling besar,” tulis Teddy Gusnaidi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @TeddyGusnaidi.
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini menuturkan bahwa aksi -aksi tersebut hanya manipulasi.
Untuk menutupi kasus besar di baliknya yang akan merugikan KPK dan merugikan negara.
Maka dari itu mereka yang melakukan aksi protes pada hasil TWK hanya ingin terlihat seperti membela KPK padahal mereka hanya ingin KPK tetap lemah.
“Terlihat seperti membela KPK, padahal mereka ingin KPK tetap menjadi KPK yang lemah,” ujar Teddy Gusnaidi.
Baca Juga: Heran Status ASN Pegawai KPK jadi Kontroversi, Febri Diansyah: Jadi Pegawai KPK bukan Hal yang Mudah
“Yang diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai integritas dan nasionalisme. Ini berbahaya,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya bahwa hasil TWK ini menimbulkan berbagai reaksi dari banyak pihak, mulai dari masyarakat sipil hingga pejabat dan tokoh negara.
Banyak yang berspekulasi adanya TWK ini tidak hanya untuk peralihan status pekerja menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi juga dianggap akan memusnahkan KPK.
Penyidik senior KPK seperti Novel Baswedan dianggap akan disingkirkan untuk melemahkan KPK dalam melaksanakan tugasnya.
Akan tetapi Teddy Gusnaidi memiliki pandangan lain dalam menyikapi hasil TWK yang dianggap sebagai langkah besar yang benar untuk memperkuat KPK.***
