Network
PR DEPOK - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin bereaksi atas pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqqodas.
Busyro mengatakan riwayat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah tamat di tangan Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan Busyro itu disampaikan dalam rangka menyikapi kabar resminya penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Dalam pernyataanya, Busyro menyebutkan bahwa KPK telah dilemahkan sejak Jokowi mengirim Surat Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk merevisi UU KPK.
Setelah itu, dikatakan Busyro, sejumlah peristiwa memperlemah lembaga antirasuah itu terus terjadi secara perlahan.
Menyikapi hal tersebut, Ali Ngabalin menilai Busyro telah mencemari wibawa Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dengan prasangka buruknya.
"Otak" sungsang yg gini merugikan persyarikatan. Muhammadiyah sbg organisasi dakwah&berwibawa tercemar oleh manusia prejudice seperti ini," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @AliNgabalinNew.
Bahkan, Ali Ngabalin melontarkan sindiran bahwa Busyro lebih cocok berada di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau parpol ketimbang menjadi pimpinan Muhammadiyah.
"Cocoknya mas busro di LSM anti korupsi atau masuk parpol sekalian. rasanya anda tdk cocok mjd pimpinan Muhammadiyah," ujar Ali Ngabalin mengakhiri cuitannya.
Baca Juga: Ingin Beri 'Pelajaran' ke Israel, Erdogan Telepon Vladimir Putin Bahas Ketegangan di Palestina
Seperti diketahui, sebanyak 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK untuk menjadi ASN secara resmi dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri.
SK tersebut menetapkan keputusan Pimpinan KPK tentang hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
Usai kabar penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu, sontak beragai pihak melontarkan kritikan kepada lembaga antirasuah tersebut.
Baca Juga: Ganjar Pranowo: yang Larang Mudik Itu Siapa? Mudik Boleh, Silakan Ajak Anak Istri atau Siapapun
Pasalnya, sebagian dari 75 orang itu dikenal sebagai sosok-sosok yang berintegritas dan berdedikasi pada pemberantasan korupsi seperti penyidik senior Novel Baswedan dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya, Sujanarko.***
