Network
PR DEPOK - Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah tampak kembali mengomentari soal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar KPK.
Tes yang telah menggugurkan 75 pegawai KPK itu nyatanya mendapat perlawanan dari 74 guru besar lintas kampus dan disiplin ilmu.
Hal tersebut lantas ditanggapi Febri, ia menyatakan bahwa TWK yang telah meyingkirkan 75 pegawai KPK itu bukanlah masalah yang kecil.
Menurutnya begitu mudah memahami permasalahan TWK tersebut apabila menggunakan akal sehat.
"Para guru bangsa telah bersuara.. Akal sehat dg mudah paham ada masalah serius Tes Wawasan Kebangsaan yg menyingkirkan #75PegawaiKPK terbaik," kata Febri Diansyah.
Kemudian, Febri juga menegaskan bahwa permasalahan yang tengah dihadapi 75 pegawai KPK saat ini adalah bukan terkait lulus atau tidaknya tes.
Sebab, lanjut dia, titik permasalahan jelas berada pada tes wawasan kebangsaan tersebut.
Baca Juga: Minta Publik Tak Terjebak Motif Perang di Palestina, Habiburokhman: Intinya Kita Melawan Penjajahan
Selain itu, ia berpendapat bahwa penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu juga tak ditopang dengan dasar hukum yang kuat.
"Ini bkn soal lulus atau ga lulus, tp tes yg bermasalah. Apalagi non-job pegawai tdk punya dasar hukum yg kuat.," ucapnya.
Setelah menjelaskan permasalahan seputar tes wawasan kebangsaan itu, Febri lantas mempertanyakan pihak mana yang sebetulnya memiliki kepentingan dalam tes tersebut.
"TWK kepentingan siapa?," ujar Febri menambahkan seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @febridiansyah pada Minggu, 16 Mei 2021.
Diketahui sebelumnya, usai KPK resmi menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, banyak pihak yang dengan tegas menetang keputusan tersebut.
Pasalnya, kebanyakan dari 75 pegawai itu dinilai sebagai pegawai yang berintegritas di KPK.
Hal itu pun tampaknya juga menjadi alasan dari 74 guru besar lintas kampus dan disiplin ilmu, mendesak KPK untuk membatalkan keputusan penonaktifan tersebut.
Puluhan guru besar itu menilai, tes wawasan kebangsaan yang bertujuan mengalihkan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, sudah melanggar hukum.
Salah satu guru besar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, juga menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan itu merupakan masalah yang besar.***
