Network
Maka dari itu, ia mengajak Polri untuk berkomitmen bersama dengan BP2MI, Pemda, dan instansi terkait untuk menuntaskan para pelaku yang berada di balik pengiriman PMI secara ilegal.
“Ini merupakan persoalan yang harus dikerjakan secara bersama dan berkesinambungan. Saya juga akan meminta Komite III DPD RI yang membidangi persoalan tenaga kerja untuk ikut mengawal permasalahan PMI ilegal secara khusus,” ucap LaNyalla.
Ia juga meminta pemerintah untuk melakukan pendataan dan pelacakan kepada perusahaan jasa PMI yang mengirim pekerja migran tanpa izin.
Jika sudah terbukti secara sah melakukan pelanggaran maka perusahaan tersebut harus dilarang beroperasi selama-lamanya.
Baca Juga: 5 Bahan yang Ampuh Atasi Bibir Pecah-pecah, Salah Satunya Minyak Kelapa
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutnya perlu melaksanakan pemetaan apa yang mendasari masyarakat ingin mencari pekerjaan di luar negeri menggunakan jalur yang tidak sah atau ilegal.
“Saya juga berharap masyarakat bisa lebih peka terhadap persoalan PMI ilegal. Apalagi di era keterbukaan seperti ini, bisa lebih banyak dilihat berbagai permasalahan yang muncul mengenai PMI ilegal. Pikir-pikir lagi apabila punya rencana untuk bekerja ke luar negeri tanpa jalan yang benar. Sampaikan ke keluarganya risiko yang akan muncul apabila mereka punya rencana menjadi PMI secara ilegal,” tutur LaNyalla.***
