Network
PR DEPOK – Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengungkapkan bahwa pemberantasan Covid-19 dengan tuntas akan menjadi modal berharga bagi kepala daerah petahana yang ingin masuk kembali ke kontestasi Pilkada 2024.
“Saya mencatat beberapa hal penting untuk diperhatikan oleh para kepala daerah apabila memang berniat untuk terus mempertahankan kepemimpinannya di era pandemi ini,” ucap Aditya dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara pada Rabu, 19 Mei 2021.
Aditya berpendapat bahwa kepala daerah punya kekuasaan secara penuh untuk melakukan tindakan penanganan Covid-19 di daerah yang dipimpinnya masing-masing.
Secara konteks, kepala daerah memang memiliki kendali penuh untuk mencari cara agar kasus Covid-19 bisa menurun di tahun 2021.
“Tantangannya memang adanya Lebaran ini yang harus dikendalikan dengan baik dan terarah. Bila kepala daerah mampu membuktikan pengendalian tersebut, tentu akan berdampak terhadap elektabilitas dan popularitasnya yang diperlukan sebagai modal politik menuju 2024,” jelas Aditya.
Tetapi, apabila sulit diatasi maka akan jadi beban tersendiri bagi manajemen di lingkup pemerintah daerah.
Hal ini pada akhirnya berakibat pada persiapan untuk kembali bersaing dalam Pemilu tahun 2024.
Beberapa bukti mengungkap bahwa para kepala daerah inkumben yang dinilai tak berhasil maka akan menyulitkan modal politik yang telah dikumpulkan untuk meraih kemenangan di pilkada.
Tidak sampai hanya pada pengendalian kasus Covid-19, kepala daerah disebut Aditya memiliki kewajiban untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah demi perbaikan pasca pandemi Covid-19.
Hal ini juga termasuk dengan memastikan stok vaksin dan menyajikan bentuk atau skema pemulihan ekonomi yang bisa dilaksanakan di daerah.
“Mirip dengan hal yang di atas, apabila kepala daerah mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi yang positif, tentu saja peluang peningkatan elektabilitas dan popularitas akan semakin mudah,” jelas Aditya.
Maka dari itu momen pasca Lebaran harus dijadikan kepala daerah inkumben untuk melihat peluang dengan cermat dan serius jika memutuskan untuk melanjutkan periode kepemimpinannya.
Pilkada tahun 2024 masih menyisakan dua setengah tahun lagi, namun jika dilihat dari masa jabatan maka ini bisa dikatakan sebagai masa pendek jelang masuknya tahun 2022 dan 2023.
Baca Juga: Raffi Ahmad Ungkap Harga Lift di Rumah Barunya Capai Miliaran, Irwansyah: Sombong!
Para kepala daerah pun harus pandai mendapatkan atensi publik dan mencari momentum penting agar mampu menaikkan elektabilitas dan popularitasnya.
Masa pandemi Covid-19 bisa dikatakan sebagai salah satu momentum besar dan penting yang sudah tentu wajib digunakan oleh kepala daerah.
“Apabila kepala daerah tidak berhasil meraih momentum yang tepat, maka potensi kehilangan perolehan suara dapat terjadi. Salah satu caranya tentu dengan bekerja yang efektif dan efisien demi kepentingan publik dalam masa pandemi,” tutur Aditya.***
