Network
PR DEPOK – Profesor Bidang Kajian Timur Tengah, Ayang Utriza Yakin mengomentari sebuah video viral yang beredar di media sosial.
Sebelumnya, beredar sebuah video yang memperlihatkan adanya massa aksi yang tengah berdemonstrasi.
Banyak pihak menilai bahwa aksi tersebut diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Selain itu, aksi tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina yang beberapa waktu belakangan menjadi sorotan usai berkonflik dengan Israel.
Untuk diketahui, video berdurasi 30 detik itu diunggah oleh akun bernama @GarengHallu pada Kamis, 20 Mei 2021 lalu.
Video tersebut menjadi sorotan karena massa aksi yang yang kerap meneriakkan kata ‘khilafah’ dan ‘bebaskan Palestina’.
Soal video yang viral di media sosial itu, Ayang Utriza pun mengemukakan pendapatnya melalui akun Twitter-nya @Ayang_Utriza.
Dalam cuitannya tersebut, ia mempertanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Wali Kota Bandung, Oded M Danial.
“Halo Pak @ridwankamil dan Walikota Bandung, Anda di mana?” kata Ayang Utriza pada sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Selasa, 25 Mei 2021.
Kemudian, Ayang Utriza mempertanyakan lagi mengapa kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu dibiarkan saja.
Sebagai informasi, HTI selama ini dikenal sebagai suatu organisasi politik yang bertujuan untuk membentuk “Khilafah Islam” atau negara Islam.
“Ini HTI dibiarkan saja ya?” tutur pria yang kerap aktif di media sosial itu.
Lebih lanjut, Ayang Utriza mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang demokratis lantas mengizinkan HTI untuk berdemonstrasi dengan menggunakan sistem yang mereka haramkan.
“Oh iya ya, kan NKRI itu demokratis ya, jadi HTI boleh berdemo dg sistem yang mereka haramkan,” ucap Ayang Utriza.
Banyak pihak yang menilai bahwa cuitan yang dilontarkan Ayang Utriza tersebut merupakan sebuah sindiran.
Baca Juga: Selain banpresbpum.id, Cek Penerima BLT UMKM Tahap ke 3 di Link eform.bri.co.id/bpum
Pasalnya, pada 19 Juli 2017 silam, pemerintah mengumumkan organisasi HTI resmi dibubarkan melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.***
