Network
PR DEPOK - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menyelidiki dugaan kebocoran data 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI).
"Selain investigasi dan penelusuran jejak digital, yang saat ini sedang kami lakukan mitigasi hal yang mengganggu keamanan data dalam layanan dan proses administrasi," kata Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Selasa, 25 Mei 2021.
Hingga saat ini, BPJS Kesehatan belum bisa memberitahukan perkembangan terbaru penyelidikan dugaan kebocoran data 279 juta WNI.
Badan ini masih berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyelidiki dugaan tadi seperti Kementerian Kominfo, BSSN, Polri, Kemhan, Kemenko Polhukam, dan Kemenko PMK.
Ghufron mengemukakan data pribadi yang dimiliki pihaknya tidak pernah diberikan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.
Selain itu sistem keamanan diterapkan BPJS Kesehatan secara berlapis sesuai ISO 27001. Hal ini merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi.
Kini BPJS Kesehatan memperkuat sistem keamanan dengan meningkatkan proteksi dan keamanan sistem.
"BPJS Kesehatan berupaya maksimal agar data pribadi peserta terlindungi, baik di fasilitas kesehatan maupun proses administrasi," ujar Ghufron.
BPJS Kesehatan telah melaporkan kasus dugaan kebocoran data 279 juta WNI ke Bareskrim Polri karena ada dugaan pihak-pihak yang merugikannya.
"Fokusnya ke peretasan, dugaan yang melakukan peretasan itu," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang melakukan audit forensik dugaan kebocoran data 279 juta penduduk di BPJS Kesehatan.
"Yang berhubungan dengan potensi kebocoran data BPJS (Kesehatan), tentu saat ini sedang berlangsung juga pemeriksaan oleh Polri, kami mendukung itu," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate pada Senin, 24 Mei 2021.
Penyelidikan dugaan kebocoran data 279 juta penduduk melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kita berharap lembaga ini bekerja sama, bukan hanya memastikan pemeriksaan terhadap BPJS (Kesehatan), tapi keseluruhan tata kelola penyelenggara sistem elektronik di Indonesia," ucapnya.
Data 279 juta penduduk Indonesia dan 20 juta data berisi foto pribadi diperdagangkan peretas di situs Raid Forums dan beredar di media sosial Twitter.
Peretas menyediakan data sampel sebanyak satu juta secara gratis berisi nomor KTP, nomor telepon, gaji, alamat dan e-mail termasuk penduduk yang sudah meninggal.
Baca Juga: Cek Nama Penerima Bansos Mei 2021 Pakai KTP di cekbansos.kemensos.go.id
Kementerian Kominfo telah meneliti nomor kartu, kode kantor, data keluarga atau data tanggungan dan status pembayaran. Data ini dinilai identik dengan data BPJS Kesehatan.
Dengan demikian, Kementerian Kominfo telah memblokir Raid Forums lantaran menyebarkan konten yang dilarang di Indonesia pada Sabtu, 22 Mei 2021.***
