Network
PR DEPOK – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait dugaan kebocoran data.
Untuk menyelidiki hal ini kementerian dan lembaga yang turut membantu antara lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari ANTARA pada Selasa, 25 April 2021, BPJS hingga saat ini masih menyelidiki dugaan ratusan juta data yang bocor milik peserta.
“Selain investigasi dan penelusuran jejak digital, yang saat ini sedang kami lakukan mitigasi hal yang mengganggu keamanan data dalam layanan dan proses administrasi,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Selain itu, BPJS Kesehatan belum lagi menginformasikan perkembangan baru perihal penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan kebocoran data tersebut.
Namun demikian, Ali Ghufron Mukti menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Diketahui sebelumnya, sebanyak 279 data diduga bocor serta diperdagangkan di situs gelap. Sejumlah data itu diduga berasal dari BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Ingin Masyarakat Papua jadi Pimpinan BUMN di Masa Depan, Ma’ruf Amin: Bukan Suatu Hal yang Mustahil
