Network
PR DEPOK - Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir menanggapi polemik internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Menurutnya, TWK untuk calon penyidik maupun ASN KPK, semestinya berlaku objektif, dan sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi.
Ia juga menuturkan TWK juga harus memposisikan agama dan umat beragama yang dijamin oleh Undang-Undang (UU).
Baca Juga: Mauricio Pochettino Ingin Keluar Dari PSG, Kembali ke Tottenham atau ke Real Madrid
Pernyataan Haedar Nasir itu disampaikannya melalui akun Twitter pribadinya @HaedarNs, pada Senin, 31 Mei 2021.
"Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) baik untuk calon penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) semestinya ojektif dan sejiwa dengan Pancasila dan Konstitusi. Termasuk dalam memposisikan agama dan umat beragama yang dijamin pasal 29 UUD 1945," ujar Haedar Nasir.
Haedar melanjutkan, di dalam TWK jangan sampai ada bias, reduksi dan politisasi oleh pihak manapun baik di pemerintahan maupun kekuatan manapun.
"Jangan ada bias, reduksi, dan politisasi oleh pihak manapun baik yang ada di pemerintahan maupun kekuatan komponen bangsa," kata Haedar Nasir, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
