Network
PR DEPOK - Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar menanggapi terkait pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah Indonesia di tahun 2021.
Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci Arab Saudi untuk Indonesia Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi sebelumnya telah memberikan klarifikasi dalam surat terkait kuota haji untuk Indonesia.
Pada surat Dubes Essam kepada Puan Maharani yang tertanggal pada Kamis, 3 Juni 2021 itu, Essam mengatakan bahwa pemberitaan yang mengutip pernyataan Sufmi Dasco dan Ace Hasan terkait kuota haji adalah tidak benar.
Di dalam suratnya, Dubes Essam membantah pernyataan Sufmi Dasco sebelumnya bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun 2021.
Baca Juga: Mau Daftar CPNS2021? Simak, Ini Persyaratan dan Dokumen yang Harus Dipenuhi Agar Lolos Seleksi
Selain itu, juga pernyataan Ace Hasan yang sebelumnya menyebutkan adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerjaan Arab Saudi pada tahun 2021 dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.
Dubes Essam menegaskan bahwa informasi yang disampaikan Sufmi Dasco dan Ace Hasan adalah tidak benar.
Adapun kabar ini ditanggapi Musni Umar melalui akun Twitter pribadinya @musniumar, pada Jumat, 4 Juni 2021.
Ia menyebut, kini Menteri Agama (Menag) RI telah resmi membatalkan ibadah haji Indonesia di tahun 2021.
Baca Juga: Lirik 'Hope Ur Ok' Olivia Rodrigo, Lagu Penutup Album Sour
Menurut Musni Umar, sebaiknya untuk pelaksanaan ibadah haji 2021 ini di lobi terlebih dahulu, jika gagal maka baru dibatalkan.
Ia menegaskan bahwa dalam perkara tersebut, nasi sudah menjadi bubur. Musni menyampaikan tahun ini menjadi calon haji "apes".
"Menteri Agama RI sudah batalkan ibadah haji Indonesia tahun 2021. Seharusnya lobby dulu, kalau gagal baru dibatalkan. sekarang Nasi sudah jadi bubur calhaj apes," kata Musni Umar, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Diketahui sebelumnya, bahwa Kementerian Agama RI telah menegaskan bahwa ibadah haji bagi calon jamaah Indonesia di tahun 2021 ini ditiadakan.
Keputusan untuk tidak memberangkatkan haji di tahun 2021 ini telah melalui kajian mendalam dan bukan berdasarkan keputusan sepihak serta terburu-buru.
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi menyampaikan hal tersebut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021.
"Keputusan itu tentu berdasarkan kajian mendalam. Pemerintah bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR," ujar Khoirizi.***
