Network
PR DEPOK - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), membantah pernyataan Dino Patti Djalal soal adanya anggota DPR yang mengusulkan agar presiden tak lagi dipilih rakyat, melainkan oleh MPR.
Hidayat Nur Wahid menyebutkan tak ada anggota MPR baik dari DPR maupun DPD yang mengusulkan presiden tahun 2024 tidak dipilih oleh rakyat.
Menurut Hidayat Nur Wahid, tak ada yang mengusulkan presiden tahun 2024 kembali dipilih oleh MPR seperti pada zaman Orde Baru.
Baca Juga: Sinopsis Film Logan Lucky: Aksi Perampokan Uang di Speedway, Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini
"Setahu saya tidak ada anggota MPR baik dari DPR atau DPD yang aktif usulkan Presiden tahun 2024 tidak lagi dipilih oleh Rakyat, tapi kembali dipilih oleh MPR seperti era Orba dulu," katanya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @hnurwahid.
Oleh karena itu, kata HNW melanjutkan, tidak ada pula yang mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan hak MPR dalam memilih presiden.
"Maka jg tidak ada yg usulkan amandemen UUD untuk mengembalikan hak MPR pilih Presiden spt dulu," ujarnya menambahkan.
Keterangan Hidayat Nur Wahid ini merupakan respons atas pernyataan yang disampaikan oleh Dino Patti Djalal.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal mendesak agar nama-nama anggota DPR yang mengusulkan agar presiden 2024 dipilih oleh MPR dan bukan oleh rakyat diungkapkan ke publik.
Pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri itu menyebutkan bahwa usulan sejumlah anggota DPR soal pemilihan presiden itu pasti tidak mewakili pandangan konstituen mereka.
"Sy yakin para anggota DPR ini TIDAK mewakili pandangan konstituen mereka dlm usulkan ide parah itu. Pemilihan Presiden oleh MPR (bukan lagi oleh rakyat) pasti akan kembalikan politik uang& politik transaksional dlm demokrasi Indonesia, apalagi dgn maraknya kasus korupsi di DPR," katanya menambahkan.
Ia lantas mengungkapkan akibat yang akan terjadi jika presiden 2024 tak dipilih oleh rakyat, melainkan oleh MPR.
Dino Patti Djalal mengatakan bahwa presiden akan menjadi milik sponsor dan bukan milik rakyat.
Baca Juga: Cek Bansos BST Mei Juni 2021 Rp300 Ribu Pakai KTP di cekbansos.kemensos.go.id
"Dlm situasi seperti ini, Presiden 2024 bukan lagi milik rakyat, tapi milik sponsor. Demokrasi akan jadi elitis. Tidak ada yg percaya pemilihan Presiden oleh MPR nantinya akan bebas rekayasa, kolusi & korupsi. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi dikuasai elit," tuturnya.***
