Network
PR DEPOK - Anggota DPR RI, Fadli Zon belum lama ini menyoroti sikap rektorat Universitas Indonesia (UI), yang melayangkan surat panggilan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.
Pemanggilan itu diduga merupakan buntut dari unggahan BEM UI yang mengkritisi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service.
Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon lantas mengecam sikap rektorat UI yang seolah hendak membungkam kebebasan berekspresi mahasiswa.
"Sbg alumni UI, sy mengecam sikap Rektorat @univ_indonesia yg cenderung membungkam kebebasan berekspresi," kata Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @fadlizon pada Senin, 28 Juni 2021.
Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berpendapat bahwa semestinya pihak rektorat UI mendalami terlebih dahulu sikap BEM UI.
Lalu rektorat UI juga seharusnya, dikatakan dia, bisa mengkaji lagi secara akademik, terlebih masalah substasi dan argumentasi dari kritikan yang disampaikan BEM UI pada presiden.
"UI harusnya mengkaji n mendalami apa yg disampaikan BEM UI secara akademik. Coba masuk ke substansi n argumentasi," ucapnya.
Selain itu, Fadli Zon juga menilai bahwa diksi yang digunakan seperti "panggilan" dalam surat dari rektorat UI tersebut memalukan.
"Sungguh memalukan pakai 'panggilan' segala," ujar Fadli Zon menambahkan.
Seperti diketahui sebelumnya, BEM UI belum lama ini mengunggah kritikan terhadap kinerja Jokowo sebagai presiden.
Dalam unggahan di akun Instagram @beuim_official, tampak Presiden Jokowi dijuluki dengan The King of Lip Service lantaran kerap kali menyalahi janji yang sudah disampaikan.
Baca Juga: Segara Klaim GI 'Genshin Impact' Hari Ini Senin, 28 Juni 2021 Sebelum Kehabisan
"Halo UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," kata akun @bemui_official pada Sabtu, 26 Juni 2021.
Tak hanya itu, pihak BEM UI juga menyinggung sejumlah pernyataan Jokowi yang nyatanya bersebrangan dengan realisasi di lapangan.
Beberapa pernyataan di antaranya adalah terkait ucapan Jokowi yang rindu demo tapi berakhir represif, UU ITE yang nyatanya digunakan untuk merepresi, janji memperkuat KPK yang nyatanya malah dilemahkan, dan penolakan gugatan terkait UU Omnibus Law.***
