Network
PR DEPOK – Pengamat internasional, Hasmi Bakhtiar turut menyoroti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan julukan "King of Lip Service".
Hasmi mengatakan sebagai presiden di negara demokrasi, Jokowi seharusnya sudah siap mendapatkan kritik bahkan hinaan dari rakyatnya.
Menurut Hasmi, Jokowi harus membiasakan diri untuk menerima berbagai kritikan lantaran itu adalah satu-satunya sumber legitimasi sebagai pemimpin.
Lantas Hasmi menyinggung Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pasalnya, Macron bukan hanya dikritik melainkan ditampar oleh rakyatnya.
“Jadi presiden di negara demokrasi harus seiap menerima kritik bahkan hinaan dari rakyat sbg satu-satunya sumber legitimasi sbg pemimpin. Macron aja digampar oleh rakyatnya. Harus dibiasakan,” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @hasmibakhtiar pada Senin, 28 Juni 2021.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan “The King of Lip Service”.
Julukan tersebut diberikan kepada Jokowi karena ia dinilai kerap mengobral janji manis yang seringkali tidak sesuai dengan realita.
Kritikan tersebut disampaikan BEM UI melalui akun Twitter resmi @BEMUI_Official pada Sabtu, 26 Juni 2021, lengkap dengan gambar poster Jokowi.
"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis BEM UI.
Pada cuitan dan serangkaian gambar yang diunggah BEM UI, salah satunya menyoroti pernyataan Jokowi bahwa ia rindu didemo.
Selanjutnya, BEM UI menyinggung berbagai kejadian yang menimpa massa demonstrasi di bawah kepemimpinan Jokowi, seperti tindakan kekerasan terhadap massa aksi demo omnibus law, Hari Buruh 2021, dan Hari Pendidikan Nasional 2021.
Kemudian, BEM UI juga menyoroti pernyataan Jokowi pada Februari lalu yang mendorong revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dirasa tidak memberi keadilan.
"Namun bukannya memberikan jaminan berdemokrasi, rencana revisi tersebut kian merepresi kebebasan berekspresi dengan ditambahkannya sederet pasal karet," ujar BEM UI.
Berdasarkan beberapa hal yang dipaparkan, BEM UI menilai Jokowi hanya bisa mengumbar janji manis kepada rakyatnya namun tidak direalisasikan, sehingga layak dijuluki “The King of Lip Service”.
