Network
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan pascaperbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), realisasi penyaluran bansos PKH dan BPNT berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.
Namun, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan antara lain gagal burekol akibat data anomali dan tidak lengkap.
Baca Juga: PPKM Darurat Jawa dan Bali, Luhut Pastikan Bansos untuk Masyarakat Bakal Digulirkan Lagi
Data anomali itu merupakan data yang sesuai dukcapil namun tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku penganggaran untuk pemberian bansos BST tidak dialami masalah. Namun, Mensos diminta bersurat terkait usulan anggaran perpanjangan alokasi BST Mei-Juni 2021.
"Saya minta ini untuk segera dikirim agar Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70%) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Baca Juga: PKH Dijadwalkan Cair Juli 2021, Cek Cara Daftar DTKS, Syarat, dan Jadwal Pencairan Bansos Rp3 Juta
Menyoal penyaluran BLT yang bersumber dari dana desa, ujar Muhadjir Effendy, diminta segera disalurkan kepada lima juta KPM.
Untuk pemenuhan kuota menjadi delapan juta KPM segera dapat dilakukan peninjauan ulang penggunaan dana desa. Langkah ini supaya penduduk yang terdampak pandemi Covid-19 bisa mendapatkan bantuan.***
