Sebut Usulan Bagus Anies Baswedan Sering Ditolak Pusat, Said Didu: Mungkin Saatnya Usulkan yang Salah

- 4 Juli 2021, 19:50 WIB
Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.
Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu. /Twitter @msaid_didu
PR DEPOK - Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu membuat cuitan asal yang membahas soal usulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 
 
Berdasarkan pengalamannya, Said Didu menyatakan bahwa usulan yang bagus dari Anies Baswedan kerap kali ditolak oleh pemerintah pusat. 
 
Cuitan Said Didu.
Cuitan Said Didu. Twitter @msaid_didu
 
"Pak Gub @aniesbaswedan yth, sesuai pengalaman bhw setiap usulan Bpk yg bagus selalu ditolak oleh pusat," ucap Said Didu seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @msaid_didu pada Minggu, 4 Juli 2021. 
 
 
Bila yang benar selalu ditolak, Said Didu lantas memberikan saran agar Anies Baswedan mengusulkan hal yang salah.
 
Barangkali usulan yang salah, akan ditolak pemerintah pusat sehingga yang dipilih merupakan kebijakan yang baik.
 
"Saran saya, demi kemanusiaan - mungkin saatnya usulkan yg salah agar ditolak Pusat shg yg dipilih pusat adlh yg baik," ucapnya. 
 
 
Sebelum terjadinya kegentingan pandemi seperti sekarang ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui sempat memberikan usulan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan. 
 
Pengetatan yang diusulkan tersebut disampaikan Anies Baswedan berdasarkan masukan dari Tim Pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). 
 
Terlebih kenaikan kasus aktif Covid-19 secara drastis terjadi terlebih dahulu di Jakarta pada akhir Mei 2021 lalu. 
 
 
Cuitan dr Pandu Riono.
Cuitan dr Pandu Riono. Twitter @drpriono1
 
"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui ttg potensial lonjakan yg dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali," ujar Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, dr Pandu Riono melalui akun Twitter @drpriono1.
 
Namun, menurutnya ketika usulan tersebut disampaikan oleh Anies Baswedan, pemerintah pusat malah menolak dengan alasan ekonomi.
 
"Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yg terpikir hanya PEN," katanya menambahkan.***

Editor: Ahlaqul Karima Yawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x