Network
PR DEPOK - Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief tampak kembali mengkritisi kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Dalam keterangannya, Andi Arief menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berada di fase 'bebek lemah', yang hanya terdiam di istana menerima laporan dari pembantu-pembantunya.
Cuitan Andi Arief. Twitter @Andiarief__
"Presiden saat ini alami 'fase bebek lemah" bagai raja terkungkung di Istana menerima laporan saja.," kata Andi Arief seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @Andiarief__ pada Selasa, 6 Julo 2021.
Baca Juga: Ibundanya Dirawat di Rumah Sakit Akibat Terpapar Covid-19, Kartika Putri: Doain Mama Ya Semua
Kemudian, Andi Arief mengkritisi pula kinerja Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang selalu marah dalam menerapkan kebijakan PPKM saat ini.
Sedangkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, lanjut dia, kini malah lemah dalam birokrasi.
"Sementara Pak Luhut dibiarkan marah2 hingga lelah sendiri, Menkes tdk mengakar lemah di birokrasi," ucapnya.
Dari sekian pejabat yang andil dalam penanganan Covid-19, Andi Arief menilai hanya pada gubernur lah masyarakat masih menaruh harapan bahwa pandemi masih bisa diatasi.
Diduga gubernur yang dimaksud olehnya merujuk pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Mengingat salah satu kebijakan sigap Anies Baswedan, yang menyediakan isi ulang oksigen di Monas berhasil menyita perhatian dan simpati publik.
"hanya pada gubernur yg dipilih langsung rakyat kepercayaan itu sedikit masih ada.," ujar Politisi Partai Demokrat tersebut menambahkan.
Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah kini tengah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Kebijakan yang diterapkan selama 18 hari tersebut diambil demi memutus rantai penyebaran Covid-19, yang angka kenaikan kasusnya kini tengah melonjak tajam.
Selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan kerap kali menegaskan kepada seluruh pihak agar mentaati peraturan selama PPKM.
Bahkan demi memaksimalkan penerapan kebijakan ini, Luhut Binsar Pandjaitan tak segan memberikan hukuman hingga pidana kepada masyarakat, yang melanggar aturan.***
