Network
PR DEPOK – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sudah diselenggarakan sejak 3 Juli 2021 lalu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan hingga kini pemerintah sudah memulai untuk mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) ke 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terkena dampak termasuk pada keluarga-keluarga miskin baru.
“Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening- rekening untuk yang lewat Bank Himbara. Sedangkan yang untuk PT. POS juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat,” ungkap Muhadjir dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi Kemenko PMK.
Menko PMK Muhadjir yakin pendistribusian bansos di masa PPKM Darurat akan berjalan lancar dibandingkan pada masa PSBB ketat tahu lalu.
Hal ini disebabkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah mengalami proses verifikasi yang lebih bagus dibandingkan pada masa penyaluran bansos tahun lalu.
“Insya Allah data yang sekarang ini jauh lebih rapi lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu,” tutur Menko PMK Muhadjir.
Setahun silam Menko PMK sempat menitikan air mata akibat penyaluran bansos yang datanya dikumpulkan melalui RT, RW, dan musyawarah desa tanpa dilakukan proses verifikasi tingkat kabupaten kota.
Muhadjir juga mengakui walau terdapat sejumlah kasus data KPM ganda, tumpang tindih, dan salah sasaran, namun pendistribusian itu dilakukan supaya masyarakat bisa terus menjaga kebutuhan hidupnya.
