Network
PR DEPOK – Mardani Ali Sera Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum lama ini turut menyoroti kebijakan yang dilakukan pemerintah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Diketahui, selama penerepan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Bantuan yang akan pemerintah berikan yakni seperti BLT Desa, Kartu Sembako, sampai Bansos Tunai.
Baca Juga: Bisa Tampung 8.010 Pasien Covid-19, Jokowi: Rusun Pasar Rumput Siap Beroperasi
“Bismillah, PPKM Darurat kali ini pemerintah menggelontorkan berbagai bansos, seperti BLT Desa, kartu sembako, sampai bansos tunai,” jelas Mardani Ali Sera sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan akun Twitter @MardaniAliSera pada 8 Juli 2021.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) itu mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam pemberian bantuan di tahun sebelumnya selama masa pandemi Covid-19, pemerintah pun melakukan hal yang sama yakni memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.
Namun, yang terjadi di tahun lalu justru program bantuan sosial yang pemerintah gelontorkan malah dikorupsi oleh salah satu pejabat pemerintah.
Baca Juga: Sebut Anies Baswedan Gubernur Indonesia, Refrizal: Insya Allah 2024 Jadi Presiden, Mohon Doanya
Mardani Ali Sera lebih lanjutnya mengatakan bahwa untuk menghindari kejadian yang sama seperti pada tahun sebelumnya, maka menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pemerintah harus menutup celah serapat mungkin agar bantuan yang akan diberikan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini tidak lagi dikorupsi.
“Belajar dari kasus korupsi bansos kmrn, pemerintah hrs lebih serius menutup celah sistem yg bisa dimanfaatkan oknum2 tak punya hati nurani,” ujar Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera berujar bahwa pada penerapan bansos kali ini pemerintah harus mempercepat proses verifikasi rekening untuk penerima bansos.
Dengan begitu, menurut Mardani Ali Sera tidak akan lagi terjadi salah sasaran seperti yang sudah-sudah.
“Mempercepat proses verifikasi rekening penerima perlu dilakukan. Salah sasaran seperti sebelumnya mesti dihindari,” pungkas Mardani Ali Sera.***
