Network
PR DEPOK - Terkait usul untuk menyediakan rumah sakit khusus (RS) pejabat, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyatakan penolakan.
Alasan menolak usulan RS khusus pejabat tersebut karena Partai Demokrat menilai seluruh rakyat harus mendapat perlakuan dan pertolongan yang sama saat membutuhkan perawatan.
Terkait penolakan usulan RS khusus pejabat tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebutkan bahwa setiap nyawa itu berharga.
Baca Juga: BLACKPINK Rilis Merchandise Baru di Starbucks, Begini Bocoran Desainnya
“Bagi kami, Partai Demokrat, tiap nyawa itu sangat berharga. Siapapun itu, baik rakyat kecil maupun pejabat. Tentunya, semua patut mendapatkan pertolongan terbaik tanpa ada kecuali,” kata Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, pada Jumat 9 Juli 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan situasi pandemi yang saat ini tengah membuat tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan kewalahan merupakan duka bagi semua.
Maka dari itu, Partai Demokrat turut mendorong dan terlibat dalam mengatasi permasalahan ini.
“Ini adalah duka kita semua. Harapan kita, tentu semua rakyat Indonesia mendapatkan perawatan yang terbaik. Karena itu, kami Partai Demokrat, terus mendorong dan memberikan masukan kepada pemerintah serta membantu langsung rakyat di lapangan agar penanganan Covid-19 semakin membaik,” ujar Herzaky.
Selanjutnya, ia menyoroti fakta bahwa ada pasien Covid-19 yang kesulitan mendapatkan tabung oksigen, tempat di unit perawatan intensif (ICU), dan kamar rawat inap di rumah sakit.
Menurutnya, seluruh pihak harus bekerja bersama-sama membantu rakyat menghadapi pandemi.
Baca Juga: Kemenkeu Bakal Tarik Pajak Pedagang Bakso dan UMKM Lainnya, Rizal Ramli: Saking Panik dan Ndablegnya
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan pemerintah membuat RS khusus pejabat pada sebuah acara diskusi virtual, pada Rabu 7 Juli 2021.
Ia berpendapat pejabat seharusnya mendapat perlakuan yang istimewa, karena mereka bertugas untuk kepentingan rakyat dan negara.
Akan tetapi, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, lewat keterangan tertulisnya menerangkan pernyataan kader partainya itu merupakan pendapat pribadi.
Baca Juga: Segera Hadir, Serial Dokumenter All or Nothing: Arsenal FC Produksi Amazon Studios
"Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional. PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan Dr. Rosaline karena hal itu tidak mewakili sikap partai," kata Viva Yoga.
Ia menyatakan, pengurus partai politik itu telah menegur Rosaline terkait usulan RS khusus pejabat.
Dalam keterangan yang sama, Viva Yoga menyampaikan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.***
