Minta Penguasa Mawas Diri, Fadli Zon: Kasus HRS dan Munarman Tak Layak Diperpanjang

PR DEPOK - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon belum lama ini menyoroti kabar mantan sekretaris umum FPI, Munarman yang sulit ditemui oleh pengacaranya.

Fadli Zon menilai diskriminasi hukum malah akan membuat masyarakat Indonesia jadi sulit untuk bersatu, apalagi ditambah dengan sikap otoriter dari penguasa.

Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 31 Agustus 2021 kemarin.

Baca Juga: Kesal Tak Ketemu Penghujat Ayu Ting Ting, Abdul Rozak Lontarkan Ancaman: Kalau Ada Langsung Saya Borgol

"Inilah yg membuat kita sulit bersatu. Diskriminasi hukum n praktik otoritarianisme," kata Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @fadlizon pada Minggu, 1 Agustus 2021.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut lantas meminta pemangku kekuasaan untuk introspeksi diri dan menyadari akan permasalahan tersebut.

"Penguasa harusnya mawas diri," ucapnya.

Selain itu, Fadli Zon juga berpendapat bahwa kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) dan pengacaranya, Munarman tidak layak untuk diperpanjang.

Dia juga meminta agar tak menjadikan HRS dan Munarman sebagai objek untuk melampiaskan kebencian.