Selanjutnya, ia menerangkan bahwa sejumlah baliho AHY yang masih ada sampai saat ini bukan karena Pilpres 2024.
“Kedua, baliho yg msh ada saat ini bkn krn pilpres, tp krn lawan begal politik KSP-nya Pak @jokowi, Moeldoko cs, yg mengaku Ketum @PDemokrat secara ilegal,” ucapnya.
Kritik Abdillah Toha itu, kata Herzaky bakal lebih tepat ditujukan kepada Presiden Jokowi atau Menko Marvest Luhut Pandjaitan agar mereka dapat menegur KSP Moeldoko.
“Mgkn kritik Bapak lebih pas ke Pak Presiden @jokowi atau Bapak @kemenkomarves agar tegur KSP Moeldoko yg jd begal politik,” tutur dia mengatakan tegas.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aktivitas politik Moeldoko sebelumnya telah mengganggu fokus kader Partai Demokrat untuk membantu rakyat.
“Krn usaha ambil paksa @PDemokrat oleh Moeldoko cs itu ganggu konsentrasi kader kami yg sedang fokus bantu rakyat sejak pandemi di Maret 2020,” ujar Herzaky.
“Ketiga, isi baliho jg tegaskan @PDemokrat konsisten sebagai partai nasionalis religius krn sempat difitnah KSP Moeldoko cs disusupi aliran radikal,” katanya lagi.